Mendagri Usulkan Lulusan IPDN Wajib Militer Selama 7 Bulan Diberi Pangkat Letnan Dua

Tjahjo mengemukakan alumni IPDN dapat menjadi pasukan cadangan Bela Negara. Proses penyiapan wajib militer

Mendagri Usulkan Lulusan IPDN Wajib Militer Selama 7 Bulan Diberi Pangkat Letnan Dua
KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri rapat pleno penetapan pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI pada Pilkada 2017, di Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (24/10/2016). Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Soemarno memastikan Pilkada DKI Jakarta 2017 diikuti tiga pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA,  - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar setiap lulusan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diwajibkan mengikuti kegiatan wajib militer.

"Sebagai Mendagri saya mengusulkan lulusan Praja IPDN wajib militer dengan ditambah pendidikan militer selama tujuh bulan," kata Tjahjo seusai memberikan ceramah umum bersama Kepala BNN dan Panglima TNI di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Jumat (16/12/2016), seperti dikutip Antara.

Tjahjo mengusulkan para alumni IPDN yang lulus pendidikan militer agar diberikan pangkat letnan dua.

"Prinsipnya Panglima TNI setuju kerja sama. Tinggal memproses secara resminya," ujar Tjahjo.

Tjahjo mengemukakan alumni IPDN dapat menjadi pasukan cadangan Bela Negara. Proses penyiapan wajib militer akan memakan waktu setidaknya satu tahun.

"Tinggal terkait anggaran saja. Kurikulum TNI sudah ada," jelas dia.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo juga berharap hal senada. Praja IPDN diberikan pelatihan dasar militer dan berkarier di TNI lebih dulu.

"Lulusan IPDN ini supaya bisa langsung pendidikan militer, masuk entah ke Magelang, entah kemana, melaksanakan latihan dasar militer," ujar Gatot.

Gatot berharap, mereka bisa menjalani pendidikan dasar militer selama tujuh bulan atau lebih.

Setelah itu, para praja akan diberikan pangkat Letnan Dua TNI dan ditempatkan di institusi TNI.

"Berkarya seperti militer biasa, ada di pasukan, di staf, daramil, mungkin dua atau tiga tahun setelah itu alih status sebagai PNS untuk menjadi pegawai negeri," kata dia.

Gatot menilai, usulannya ini tidak akan menambah beban anggaran negara. Sebab, gaji yang diterima oleh praja nantinya tetap sama dengan para PNS.

"Sama gajinya itu tinggal di switch (tukar) saja. Mungkin ini bisa kita laporkan kepada pemerintah supaya bisa terjadi seperti ini, inilah sebenarnya revolusi mental," kata Gatot. (ANTARA)

Editor: Hendra
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved