Bonar Sebut Wajar kalau Banyak Orang Pesimistis terhadap Peradilan Ahok

Tak sedikit orang pesimistis Ahok bisa lolos dari jerat pidana penodaan agama. Meskipun demikian, kata Bonar, tindakan Ahok tidak termasuk dalam...

Bonar Sebut Wajar kalau Banyak Orang Pesimistis terhadap Peradilan Ahok
AP/Tatan Syuflana, Pool
Gubenur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa disapa Ahok mengikuti persidangan perdana kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Selasa (13/12/2016). Ahok diajukan ke pengadilan terkait dugaan penistaan agama yang dilakukannya dalam sebuah acara di Kepulauan Seribu beberapa waktu silam. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos tak menampik bahwa hampir sebagian besar kasus dugaan penodaan agama di Indonesia diputus bersalah.

Baca: Gara-gara Plt Gubernur DKI Jakarta Ini, Netizen Geram: Padahal Belum Dua Bulan Ditinggal Cuti Ahok

Menurut Bonar, fakta itu juga memengaruhi persepsi dari masyarakat terhadap kasus dugaan penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Baca: Peran Dua Bintang Muda Hollywood Terpanas di Passengers Tuai Kritik Pedas, Ini Penyebabnya

"Wajarlah kalau banyak orang pesimistis terhadap peradilan (yang) menimpa Ahok ini," kata Bonar di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016).

Tak sedikit orang pesimistis Ahok bisa lolos dari jerat pidana penodaan agama. Meskipun demikian, kata Bonar, tindakan Ahok tidak termasuk dalam elemen kejahatan penodaan agama.

Baca: Ini Jawabannya Kenapa Om Telolet Om Trending Topik dan Mendunia

Adapun elemen penodaan agama antara lain salah penafsiran serta menyimpang terhadap keyakinan arus utama dan mengajak orang untuk tidak beragama.

Elemen ini sesuai dengan Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Sementara itu, Ahok, kata Bonar, tidak memberikan penafsiran atau komentar apa pun terhadap surat Al Maidah ayat 51. Terlebih lagi, Ahok juga dianggap tidak menyertakan kebencian pada agama tertentu dalam ucapannya.

"Tetapi, dimensi politik lebih tebal, sulit peradilan kita untuk bisa adil," kata Bonar.

Kendati demikian, subyektivitas hakim menjadi penentu dalam kasus Ahok di peradilan. Pada kasus ini pula sikap hakim diuji.

Sikap hakim untuk bersikap independen, mampu mempertimbangkan banyak aspek, dan tidak tertekan oleh massa dipertanyakan.

Ahok telah didakwa dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP karena diduga menodakan agama.

Penulis : Kahfi Dirga Cahya

Editor: asmadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved