Bupati Bangka Launching SIPKT dan Primajaga Retak

Bupati Bangka H Tarmizi Saat melakukan kick off meeting atau launching aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Kemiskinan Terintegrasi

Bupati Bangka Launching SIPKT dan Primajaga Retak
bangkapos.com/Nurhayati
Bupati Bangka H Tarmizi Saat ketika melakukan kick off meeting atau launching aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Kemiskinan Terintegrasi (SIPKT) dan Pelayanan Prima Jangkau Warga Rekam Identitas, Tuntaskan Administasi Kependudukan (Primajaga Retak), Kamis (22/12/2016) di Ruang Rapat Bina Praja Kantor Bupati Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bupati Bangka H Tarmizi Saat melakukan kick off meeting atau launching aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Kemiskinan Terintegrasi (SIPKT) dan Pelayanan Prima Jangkau Warga Rekam Identitas, Tuntaskan Administasi Kependudukan (Primajaga Retak), Kamis (22/12/2016) di Ruang Rapat Bina Praja Kantor Bupati Bangka.

"Saya sudah mengikuti apa yang dipaparkan oleh Pak Pan Budi dan Pak Ervawi beberapa waktu lalu di rumah dinas. Program ini akan diambil provinsi untuk diterapkan di Bangka Belitung. Karena ini hasil dari kabupaten kita maka kita yang menerapkan dulu. Ini hasil daripada diklat pim tiga Pak Ervawi. Saya memberikan apresiasi yang baik dan aplikasi ini diciptakan oleh Hoirul dari Sarjana Agama dari STAIN. Orang STAIN juga hebat apalagi dari STPDN. Ini menunjukan kepada kita semua bisa kalau ada kemauan," puji Tarmizi.

Dengan diterapkan SIPKT ini ia minta kepada para kades, lurah dan camat agar data penduduk terutama warga kurang mampu harus data valid. Jika tidak valid menurutnya program pembangunan yang sudah dicanangkan pemerintah daerah bisa tidak tepat sasaran. "Ada orang miskin harus tanggung jawab dari RT-nya, kalingnya, kadusnya, kadesnya, lurahnya dan camatnya. Ini bisa dipertanggungjawabkan, ini bentuk pelayanan kita kepada masyarakat agar data ini terintegrasi dan terlaksana," harap Tarmizi.

Diakuinya selama ini data mengenai masyarakat miskin ada di dinas pekerjaan umum, satker, dinas sosial dan tenaga kerja, bagian pemerintahan dan bappeda, jika tidak dikelola dengan baik akan terjadi tumpang tindih. "Misalnya di Desa Penyamun warga yang kurang mampunya sudah mendapat bantuan apa saja jadi bisa dicek. Ini tanggungjawab kita semua," kata Tarmizi.

Sedangkan untuk Primajaga Retak menurutnya memudahkan masyarakat membuat akta kelahiran sehingga ketika bayi lahir di puskesmas dan rumah sakit langsung bisa mendapatkan akta kelahiran.

"Kita buat sistemnya ini mempermudah kerja kita, mempermudah masyarakat berurusan dengan kita. Di rumah sakit dan puskesmas jug sama dibuat sistemnya," kata Tarmizi.

Penulis: nurhayati
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved