Breaking News:

Bambang: Surat KKP Menghentikan Pertambangan Laut Babel Melanggar Hak Pemegang IUP

Dia menyatakan bahwa penghentian tambang laut oleh KKP akan berimbas lebih besar bagi Bangka Belitung.

Penulis: Hendra | Editor: Hendra
Bambang: Surat KKP Menghentikan Pertambangan Laut Babel Melanggar Hak Pemegang IUP
IST
Pengamat Timah Indonedis, Bambang Herdiansyah

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghendaki pertambangan timah laut di Bangka Belitung dikatakan oleh Plt Gubernur Babel, Yuswandi A Tumenggung harus dilakukan pengkajian mendalam.

Yuswandi menilai pengkajian tersebut perlu dilakukan terkait banyaknya kegiatan lainnya didalamnya. Dia juga mempertanyakan apakah keinginan dalam surat menteri Susi tersebut harus menghentikan seluruh aktivitas tambang laut.

Senada diungkapkan Pengamat Pertimahan Indonesia, Bambang Herdiansyah. Dia menyatakan bahwa penghentian tambang laut oleh KKP akan berimbas lebih besar bagi Bangka Belitung.

Baca: Plt Gubernur Babel Akan Kaji Bersama Menteri Susi Soal Penghentian Tambang

Selain itu, kata Bambang surat dikeluarkan oleh Menteri Susi Nomor B.710/MEN-KKP/XII/2014 tentang penghentian sementara aktivitas tambang timah laut di Provinsi Bangka Belitung, sangat lemah.

Penghentian sementara terhadap kegiatan penambangan timah tersebut, akan diberlakukan sampai ditetapkannya Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Prov Bangka Belitung.

"Karena bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya. Dan dipastikan akan melanggar hak-hak pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP),” ujar Bambang Herdiansyah kepada bangkapos.com, Jumat (30/12/2016).

Sebelumnya kata Bambang, Plt Gubernur Babel sempat menyatakan banyak hal yang harus diperhatikan untuk menghentikan tambang laut di Babel. Kemudian bagaimana juga dengan izin tambang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya.

Banyak peraturan yang dilalui untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Seperti UU. No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral, Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Bambang menjelaskan UU. No. 4 tahun 2009 mengatur bagaimana penetapan sebuah kawasan menjadi wilayah usaha pertambangan, proses hingga kriterianya.

Kemudian mengatur juga terkait tumpang tindih dengan kawasan konsercasi perairan dan kawasan lindung berdasarkan perundangan-undangan.

Belum lagi sertifikat Clear and Clean (CnC) yang wajib dipegang oleh para pemegang izin pertambangan.

“Hak pemegang IUP diatur dalam pasal 94 UU. No. 4 tahun 2009. Pemegang IUP dan IUPK dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan.,” kata Bambang. (can)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved