Breaking News:

Tambang Sudah Jelas Melanggar, Anggota DPRD Bangka Ini Sebut Mana Tajinya Pemerintah

"Sudah jelas semua itu melanggar karena tidak ada perda zonasi masih diterbitkan, amdal juga diterbitkan," sesal Hendra Yunus

Penulis: nurhayati | Editor: Hendra
Tambang Sudah Jelas Melanggar, Anggota DPRD Bangka Ini Sebut Mana Tajinya Pemerintah
ist
Gabungan Komisi di DPRD Kabupaten Bangka menunjukan maraknya kapal isap produksi, Rabu (4/1/2017) di Teluk Kelabat.

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bangka Hendra Yunus mengatakan, pihaknya sudah dua kali turun ke lapangan untuk melihat operasional kapal isap produksi (KIP) khususnya di kawasan Teluk Kelabat.

Diakuinya ada laporan masyarakat terkait masalah KIP ini pertama masalah nelayan dan kedua masalah pariwisata.

Apalagi adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata di Kabupaten Bangka yang gaungnya besar jika tidak ditindaklanjuti maka sia-sia.

"Kalau kita tidak punya sikap tegas baik pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi selesai ini. Wallahualam terjamin jalannya KEK pariwisata ini karena kita daerah penambangan laut dengan maraknya KIP dan TI apung sudah banyak kita lihat baik di Sungailiat maupun Belinyu," ungkap Hendra Yunus kepada bangkapos.com, Kamis (5/1/2017) di Ruang Komisi C DPRD Kabupaten Bangka.

Dia melihat kondisi pariwisata di Kabupaten Bangka sudah mengeliat dimana para wisatawan melirik destinasi pariwisata di sini sehingga Pemkab Bangka harus memiliki sikap tegas.

Baca: Soal Tambang di Depan Tempat Wisata, PT Timah Akui Taati Aturan dan Punya Izin

Untuk itu Pemkab Bangka perlu mendesak Pemprov Babel untuk membentuk zonasi wilayah laut yang mengatur wilayah penambangan daerah tangkap nelayan dan pariwisata.

"Kemarin kita turun ke Teluk Kelabat wilayah tangkap nelayan dan daerah wisatanya di Belinyu Tanjung Putat airnya sampai ke pinggir pantai keruh. Jadi masyarakat dak mungkin mau nyebur ke air yang keruh seperti itu dengan adanya aktivitas kapal isap pengaruhnya sangat luar biasa," ungkap Hendra Yunus.

Sebenarnya untuk kondisi pertambangan seluruh stakeholder sudah mengetahui aturannya sudah jelas dimana berdasarkan undang-undang daerah pesisir, bahwa izin lokasi penambangan di daerah pesisir berdasar perda zonasi, tetapi perda zonasi di Babel belum ada.

Baca: BUMN Ini Cuma Mikir Diri Sendiri, Anggota DPRD Bangka Sedih Tempat Wisata Rusak

"Sudah jelas semua itu melanggar karena tidak ada perda zonasi masih diterbitkan, amdal juga diterbitkan," sesal Hendra Yunus.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved