Dilaporkan Rachmawati Soekarnoputri, Polisi Periksa Habib Rizieq Kamis

Polda Jawa Barat berencana memanggil Habib Rizieq Shihab untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana penodaan terhadap ...

Dilaporkan Rachmawati Soekarnoputri, Polisi Periksa Habib Rizieq Kamis
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum FPI Habib Rizieq berjalan saat akan mengikuti gelar perkara Gubernur Non Aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus dugaan penistaan agama di Ruang Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/11/2016). Bareskrim Mabes Polri melakukan gelar perkara dengan agenda mendengarkan keterangan dari beberapa saksi dan ahli. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

BANGKAPOS.COM, BANDUNG -- Polda Jawa Barat berencana memanggil Habib Rizieq Shihab untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana penodaan terhadap lambang dan dasar negara. 

Baca: Prosesi Pemakaman Anggota DPRD Ini Dihibur 50 Penari Erotis, Ternyata Alasannya Mengejutkan

"Minggu ini, mungkin tanggal Kamis, 12 Januari 2017, kami akan panggil sebagai saksi karena kasusnya masih dalam penyelidikan," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Yusri Yunus saat dihubungi melalui ponselnya, Senin (9/1/2017) sore. 

Baca: Sang Istri Digoda, Pria Ini Beraksi Ala Koboi Tembaki Orang-orang yang Menggodanya

Panggilan untuk Rizieq kali ini merupakan panggilan kali kedua.

Polda Jawa Barat sempat memanggil Rizieq pada tanggal 5 Januari 2017.

Baca: Joanna Alexandra Akui Nikah Karena Kecelakaan, Begini Kabar Rumah Tangganya Sekarang

"Panggilan pertama tidak hadir," ujarnya.

Yusri berharap, Rizieq yang masih berstatus sebagai saksi bersikap kooperatif dan menghadiri panggilan pemeriksaan.

Baca: Luput dari Pemberitaan, Artis Cantik Ini Ternyata Istri Bangsawan, Emas Batangan Jadi Mas Kawin

"Kalau tidak hadir lagi terpaksa kita akan jemput," tandasnya.

Sukmawati Soekarnoputri melaporkan Rizieq Shihab ke kepolisian. 

Dalam laporan nomor LP/1077/X/2016/Bareskrim, Sukmawati menuduh Rizieq melakukan tindak pidana penodaan terhadap lambang dan dasar negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 a KUHP dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 57 a jo Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Penulis: Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana

Editor: asmadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved