Soal KIP Teluk Kelabat, Tarmizi Ngaku Belum Dapat Surat dari Mensesneg

sikap pemerintah daerah pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana pertambangan sudah menjadi kewenangan

Soal KIP Teluk Kelabat, Tarmizi Ngaku Belum Dapat Surat dari Mensesneg
ist
Gabungan Komisi di DPRD Kabupaten Bangka menunjukan maraknya kapal isap produksi, Rabu (4/1/2017) di Teluk Kelabat.

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Bupati Bangka H Tarmizi Saat belum mendapat tembusan surat dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait dengan surat yang ditujukan DPRD Kabupaten Bangka kepada Presiden Joko Widodo mengenai persoalan Kapal Isap Produksi (KIP) di Kawasan Teluk Kelabat.

"Saya belum terima tembusannya saya hanya baca dari media massa saja terkait dengan surat dari DPRD Kabupaten Bangka ditujukan kepada presiden. Saya rasa langkah yang sangat baik oleh DPRD sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Belinyu," ungkap Tarmizi kepada bangkapos.com, Rabu (11/1/2017) di ruang kerjanya.

Menurutnya, sikap pemerintah daerah pertama berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dimana pertambangan sudah menjadi kewenangan pihak pemerintah provinsi.

"Karena lokasinya di daerah kita dalam perizinan ini kan ada proses berjenjang, dulu sebelum keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 itu juga perizinannya dari bupati. Jadi kita tunggu saja timnya datang, apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, di kabupaten ini harus ikut," jelas Tarmizi.

Dikatakan, jika KIP tidak diperbolehkan atau dilarang beroperasi di Kawasan Teluk Kelabat, pemerintah kabupaten akan ikut apa yang diputuskan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Kedua karena persoalan penambangan timah di laut ini sudah menjadi masalah nasional, maka dia minta kepada para pengusaha untuk lebih transparans dan melaksanakan penambangan sesuai dengan ketentuan dalam perizinan.

"Ini diindikasikan ada penyimpangan menurut Anggota DPRD Pak Rudi yang ada di Belinyu," ungkap Tarmizi.

Untuk itu PT Timah Tbk harus melaksanakan penambangan sesuai ketentuan karena mengali kekayaan alam ini juga untuk kesejahteraan masyarakat.

"Jadi sejauhmana perhatian mereka selama ini terhadap nelayan dan masyarakat di Kecamatan Belinyu, baik pemberdayaannya, kemudian dana kompensasinya," ujar Tarmizi.

Ketiga, karena kerusakan akibat pertambangan tidak bisa dihindari maka sejauhmana proses bantuan yang diberikan PT Timah Tbk terhadap kondisi ekosistem di Teluk Kelabat apalagi dekat dengan Pulau Putri yang menjadi sektor pariwisata.

Untuk itu, jika tim dari pemerintah pusat datang maka Pemkab Bangka akan membuka sepenuhnya tidak hanya penambangan yang terjadi Teluk Kelabat, tetapi di Sungai Perimping, Sungai Dua, Baturusa dan lainnya.

Oleh karena itu Tarmizi mempersilahkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat, DPRD atau siapapun untuk melihat kondisi yang ada di Kabupaten Bangka ini terkait dengan penambangan timah baik yang legal maupun ilega.

"Biarpun dikatakan terlambat tetapi tidak ada kata terlambat daripada tidak kan kita harus berbuat," tegas Tarmizi.

Penulis: nurhayati
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved