Masalah Pertambangan dan Pariwisata Tak Selesai Bisa Menimbulkan Konflik

Kemudian jika hal ini terus menerus dibiarkan tanpa ada jalan keluarnya, dipastikan konflik antara kepentingan usaha yang berbeda ini akan tetap terus

Masalah Pertambangan dan Pariwisata Tak Selesai Bisa Menimbulkan Konflik
IST
Pengamat Timah Indonedis, Bambang Herdiansyah

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Permasalahan pertambangan dan pariwisata di Bangka Belitung sepertinya bakal terus terjadi bila tidak ada rumusan yang tepat untuk mengakomodir dua usaha ini.

Pengaman Pertimahan Indonesia, Bambang Herdianysah mengatakan mengakomodir kepentingan pertambangan dan pariwisata perlu dilakukan. Sebagaimana yang diutarakan oleh Bupati Bangka, Tarmizi saat beberapa waktu lalu.

“Jika keinginan dari para pengusaha pariwisata ini tetap harus dilaksanakan, bukan tidak mungkin perusahaan-perusahaan pertambangan timah yang memiliki izin ini akan mempertahankan hak nya berdasarkan izin yang mereka miliki. Kemudian jika hal ini terus menerus dibiarkan tanpa ada jalan keluarnya, dipastikan konflik antara kepentingan usaha yang berbeda ini akan tetap terus terjadi,” jelas Bambang Herdiansyah kepada bangkapos.com, Jumat (13/1/2017).

Pernyataannya Bupati Bangka, kata Bambang Herdiansyah untuk merumuskan agar pertambangan bisa bersanding dengan pariwisata, dapat disebut bentuk konsep yang akan dilakukan, apabila Kabupaten Bangka ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK).

Dengan demikian kepentingan berbagai usaha yang ada di Kabupaten Bangka dapat berjalan dengan baik. Tidak terjadi seperti yang sekarang ini.

Namun konsep yang disebutkan oleh Tamizi ini kata Bambang juga harus disertai oleh niat baik dari para pemangku kepentingan. Kemudian bagi pelaku usaha pariwisata atau pertambangan.

Mereka juga harus berkomitmen untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

* Pelanggaran
Terkait dengan adanya indikasi KIP yang melakukan kegiatan penambangan diluar koordinat, Bambang menegaskan bahwa Bupati dapat melaporkan hal tersebut kepada Gubernur agar diberi tindakan.

Tindakan yang dilakukan oleh gubernur pada perusahaan pertambangan yang terbukti melanggar diberikan sanksi berat.

“Sansi beratnya jika perlu mencabut IUP nya, karena terbukti melakukan kegiatan pertambangan diluar izin,” tanda Bambang Herdiansyah.
Kemudian lanjut Bambang, agar tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para perusahaan pemegang IUP ini, pihak yang menerbitkan IUP juga harus melakukan pengawasan kegiatan dari izin-izin usaha pertambangan yang telah diterbitkan.

“Pengawasan harus dilakukan dengan ketat. Karena lemahnya pengawasan inilah penyebab terjadinya penyimpangan atau pelanggaran izin pertambangan,” kata Bambang Herdiansyah.

Dengan demikian diharapkan kedepannya pemanfaatan potensi kekayaan alam yang kita miliki ini, dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dapat memberikan manfaat yang nyata khususnya kepada masyarakat sekitar, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Penulis: Hendra
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved