Inilah yang Terjadi di Balik Berakhirnya Kontrak Karya PT Freeport Indonesia

Pemerintah akhirnya mampu membuat PT Freeport Indonesia bersedia untuk mengakhiri rezim Kontrak Karya (KK) yang sudah berumur 50 tahun....

Inilah yang Terjadi di Balik Berakhirnya Kontrak Karya PT Freeport Indonesia
REUTERS/MUHAMMAD YAMIN
Freeport 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Pemerintah akhirnya mampu membuat PT Freeport Indonesia bersedia untuk mengakhiri rezim Kontrak Karya (KK) yang sudah berumur 50 tahun.

Baca: Mengejutkan, Manajer Akhirnya Bongkar Peristiwa di Balik Perseteruan Dewi Perssik dan Keponakan

Dalam aturan baru pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (Minerba), pemegang KK diperbolehkan ekspor konsentrat bila mengganti statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Baca: Petani Ini Persunting Bule Cantik Jerman dan Menjadikannya Mualaf, Ermina: Dulu Saya . . .

Selain itu, ada dua syarat lagi yang harus penuhi yakni bersedia membangun smelter dalam waktu 5 tahun dan bersedia divestasi 51 persen sahamnya.

Baca: Pernyataan Tegas Din Syamsuddin: Kami Umat Islam Merasa Dituduh

Tidak heran aturan baru yang terdiri Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2017 serta dua aturan turunannya berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinilai banyak kalangan memojokkan Freeport sebagai salah satu pemegang KK.

Meski begitu, diakui Kementerian ESDM, ada faktor lain yang membuat Freeport bersedia menyanggupi syarat-syarat yang diberikan pemerintah.

Selain konsisten kebijakan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, faktor komunikasi memiliki peran penting.

"Salah satu faktor lancarnya komunikasi dengan Freeport karena ada Pak Chappy Hakim," ujar Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M Djuraid kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Chappy Hakim adalah mantan Komandan Skuadron 31 Lanud Halim Perdana Kusuma dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) periode 2002 - 2005 yang kini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia sejak November 2016 lalu.

Selama ini, kata Hadi, komunikasi antara Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Chappy Hakim berjalan dengan baik. Hal itu memudahkan komunikasi pemerintah dengan Freeport, terlebih pasca adanya aturan baru tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Cairnya komunikasi kedua belah pihak bisa terlihat dari pertemuan pasca dikeluarkannya PP No 1 Tahun 2017 dua Peraturan Menteri pada Kamis, 12 Januari 2017.

Halaman
12
Editor: asmadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved