Fridolin Beberkan Modus Pungli di Sekolah, Rekayasa Pungutan Hingga Modus Ajak Siswa Piknik

Aksi pungli tersebut menurutnya beragam 'modus' dilakukan oleh pihak sekolah dengan cara 'berkolaborasi' dengan oknum pengurus

Fridolin Beberkan Modus Pungli di Sekolah, Rekayasa Pungutan Hingga Modus Ajak Siswa Piknik
net
Ilustrasi Pungli

Laporan wartawan Bangka Pos, Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Fridolin Berek seorang pemateri atau narasumber asal intansi Bappenas, Jakarta tak menampik jika tindakan pungutan liar alias pungli diakuinya kerapkali terjadi di sejumlah sekolah tertentu di wilayah negara republik indonesia (RI).

Aksi pungli tersebut menurutnya beragam 'modus' dilakukan oleh pihak sekolah dengan cara 'berkolaborasi' dengan oknum pengurus Komite Sekolah (KS) setempat.

Baca: Beredar Video PNS Basel Digrebek Karaoke Saat Jam Kerja Dihukum Wakil Bupati

"Seperti di sekolah-sekolah di Indonesia ini seperti ada kegiatan Widya Wisata atau piknik dimana para siswa atau murid di sekolah setempat memungut bayaran pada tiap-tiap siswanya padahal pemerintah telah mengalokasikan dana BOS untuk tiap-tiap sekolah," ujarnya di sela-sela acara sosialisasi Inpres Nomor 10 tahun 2016 tentang pencegahan & pemberantasan tindak pidana korupsi bertempat di aula gedung kantor Bappeda Provinsi Bangka Belitung, Air Itam, Pangkalpinang, Kamis (19/1/2017).

Dijelaskanya modus pungli di sekolah itu justru dinilainya rentan 'rekayasa' biaya dengan dalih untuk kepentingan para siswa di sekolah setempat, sebaliknya pungli mengatasnamakan kegiatan Widya Wisata itu sesungguhnya menurut ia merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Baca: Sehari Usai Dibunuh, Aliong Benamkan Mayat Keponakan dan Ibunya ke Dalam Lumpur

Kondisi tersebut tak lain maksudnya guna memberikan gambaran kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pernah terjadi di sejumlah daerah tertentu di negara Indonesia salah satunya yakni pernah terjadi di suatu sekolah di Kota Bandung, Jawa Barat.

Ditegaskanya lagi soal penetapan biaya operasional sekolah berdasarkan ketentuannya yakni melalui proses mufakat antara pihak KS dengan sekolah setempat yakni pehitungan biaya diajukan setelah masa belajar siswa sudah berjalan 1 (satu) bulan dan bukan sebaliknya diajukan sebelum 1 bulan berjalan ketika tahun ajaran baru di sekolah setempat.

Baca: Video: Beginilah Banjir Menggenangi Pasar Pagi Dilihat dari Udara

Sejumlah pejabat dari berbagai daerah kabupaten/kota yang ada di provinsi Babel hadir dalam kesempatan itu pun sempat pula mendapat penjelasan penuh seputar Inpres Nomor 10 tahun 2016 tersebut.

Dalam penjelasan oleh pemateri lainnya diantaranaya disampaikan oleh Bimo Wijayanto seorang tenaga Ahli Utama dari Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan jika Inpres itu sesungguhnya dirancang untuk mengawali program prioritas pemerintah, guna memperkuat dan memfokuskan aksi tahunan yang telah dilaksanakan sejak 2011-2015.

Baca: Video: Inilah Lokasi Sirkuit MXGP 2017 di Bangka Belitung

"Namun dengan memastikan keterkaitan dan penekanan aksi untuk pencapaian outcome, peningkatan kinerja care K/L yang sejalan dengan prioritas presiden RI," ujarnya.

Ditegaskanya pula sesuai arahan Presiden RI, saat Ratas Inpres Nomor 10 tahun 2016, 22 Nopember 2016 lalu diterangkanya dengan mengutip arahan tersebut yakni jika aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada dokumen-dokumen perencanaan yang bertumpuk-tumpuk, agar aksi ini betul-betul fokus dan betul-betul kongkret di lapangan.

Baca: Dua Tahun Tak Ditempati, Beginilah Kantor Bupati Basel Berdebu Kaca Pecah Tak Terurus

Selain itu dalam arahan presiden Jokowi disebutkan pula jangkauan pemberantasan korupsi harus dimulai dari hulu sampai hilir, dari pencegahan sampai dengan penindakan hukunm yang tegas termasuk diantaranya soal prioritas upaya pembangunan transparansi dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial, serta memberikan perhatian serius pada transparansi penggunaan barang & jasa.

"Termasuk reformasi internal di institusi Kejaksaan dan Kepolisian juga harus terus berjalan untuk menghasilkan penegakan hukum yang profesional," terangnya. (rap)

Penulis: ryan augusta
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved