Kuasa Hukum Bantah Habib Rizieq Menghasut

Kapitra Ampera mengatakan, yang dilakukan Rizieq adalah mengoreksi apa yang dilakukan Bank Indonesia.

Wartakota/Rangga Baskoro
Ketua Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Rizieq Shihab di Bareskrim Mabes Polri, Gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (23/11). 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Kuasa hukum Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, membantah kliennya menyebarkan informasi bernada kebencian seperti yang dituduhkan polisi.

"Mana ada menghasut. Ini kan pemerintah. UUD Pasal 8 dan 9 UU Nomor 8 Tahun 1999 masyarakat untuk ikut serta  dalam penyelenggaraan negara."

"Yang Pasal 9 mengatakan, mengumpulkan informasi dan menyebarkan informasi. Harusnya akuntabilitas sebagai azas penyelenggaraan negara harus dijawab oleh BI, iklarifikasi, selesai," ujar Kapitra.

Hal ini disampaikan Kapitra saat menunggu kliennya menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Senin (23/1/2017).

Baca: Kawal Pemeriksaan Habib Rizieq, Massa FPI Jalan Kaki ke Mapolda Metro Jaya

Kapitra mengatakan, pasal yang dikenakan kepada Rizieq merupakan bentuk anti-kritik pemerintah yang otoriter.

Ia mengatakan, yang dilakukan Rizieq adalah mengoreksi apa yang dilakukan Bank Indonesia, yang menurut dia, mengabaikan trauma bangsa.

Baca: Luis Milla Punya Rahasia untuk Bawa Skuat Garuda Berjaya

Pihaknya kini akan meluruskan masalah dalam pemeriksaan bersama penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

"Nanti argumentasi hukumnya, argumentasi sosial politiknya, akan dijelaskan," ujar Kapitra.

Editor: fitriadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved