PT Timah Tbk Serahkan Eks Stasiun 15 ke Pemkab Bangka untuk Pembangunan SDN 6 Deniang

Pemkab Bangka melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka hingga surat resmi dari Bupati Bangka H Tarmizi Saat sudah melayangkan surat

PT Timah Tbk Serahkan Eks Stasiun 15 ke Pemkab Bangka untuk Pembangunan SDN 6 Deniang
bangkapos
Banjir meredam SDN 6 Deniang, Kabupaten Bangka, Minggu (29/1/2017). 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Banjir yang merendam SDN 6 Deniang memberikan hikmah bagi Pemkab Bangka dan dunia pendidikan di Kabupaten Bangka.

Dengan kejadian tersebut PT Timah Tbk akhirnya melakukan penciutan lahan Izin Usaha Penambangan (IUP) Stasiun 15 di Desa Deniang milik perusahaan BUMN kepada Pemkab Bangka.

Lahan seluas 1,07 hektar tersebut akan dijadikan lahan relokasi SDN 6 Deniang. Surat resmi tersebut disampaikan PT Timah Tbk yang ditandatangani Direksi PT Timah Tbk melalui Direktur Operasi dan Produksi Muhammad Rizki.

Padahal sejak tahun 2014 lalu, Pemkab Bangka melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka hingga surat resmi dari Bupati Bangka H Tarmizi Saat sudah melayangkan surat kepada PT Timah Tbk untuk penghibahan lahan Stasiun 15 tersebut sebagai lahan relokasi SDN 6 Deniang.

Namun karena belum ada respon dari PT Timah Tbk, Pemkab Bangka berinisiatif meminta kepada masyarakat Deniang agar menyiapkan lahan untuk pembangunan sekolah tersebut.

"Aspirasi masyarakat meminta eks lahan Stadiun 15 itu kami sudah melayangkan surat dua kali surat pak bupati belum ada respon tapi hikmahnya ketika banjir PT Timah cepat merespon. Ketika banjir diblow up di media SDN itu tidak bisa kita pindah, karena kami sudah dianggarkan oleh DPRD kami segera relokasi, tiap tahun begitu kejadiannya segera kita memindahkan itu," jelas Sekda Bangka H Fery Insani kepada bangkapos.com, Jumat (2/2/2017) di Kantor Bupati Bangka.

Kemudian pihak Pemerintah Desa Deniang menawarkan tempat di belakang kantor desa di eks lapangan sepakbola yang sudah disetujui masyarakat Deniang. Namun ternyata kawasan tersebut berdasarkan surat kementerian kehutanan masuk hutan produksi (HP).

"Yang penting masyarakat meminta memindahkan SDN itu jangan sampai mengganggu pelajaran. Ternyata kami juga dak tahu ada keragu-raguan mengenai tata ruangnya. Menurut tata ruang kami itu sudah di luar HP (hutan produksi-red), tapi menurut SK Menhut 798 tahun 2012 dia masuk HP. Daripada kita mengacu dua hal yang berbeda maka kita ngambil aman. Kami bisa saja ngotot-ngotot tapi ya sudahlah daripada timbul masalah hukum kita ngalah saja. Kami diminta mengajukan pinjam pakai ke gubernur meskipun itu menyatakan bukan HP itu untuk sekolah. Dengan timbul banjir, alhamdulillah PT Timah Tbk juga sadar," ungkap Fery.

Diakui Fery pada hari Minggu (29/1/2017) sekitar jam 22.00 malam saat berada di lokasi Desa Mapur, dia menelpon Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk Muhammad Rizki. Menurutnya pihak PT Timah Tbk menyatakan untuk penciutan lahan IUP tersebut dalam dua hari selesai dan janji itu direalisasi oleh PT Timah Tbk.

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved