BIN, Polri dan Pemerintah Bantah Terlibat Penyadapan SBY

BIN, Polri dan Pemerintah membantah telah terlibat penyadapan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

BIN, Polri dan Pemerintah Bantah Terlibat Penyadapan SBY
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat akan memberikan konferensi pers terkait tudingan oercakapan telepon dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin di Wisma Proklamasi, Jakarta, Rabu (1/2/2017). Dalam keterangannya, SBY membenarkan bahwa benar adanya percakapan dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin namun tidak ada kaitannya dengan kasus penistaan agama yang menjerat Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kabar penyadapan pembicaraan telepon dirinya dengan Ketua MUI Ma'ruf Amin. 

Meski demikian, Syafruddin mengaku akan melakukan pengecekan mengenai dugaan penyadapan SBY itu. Syafruddin mengaku belum tahu persis masalah yang terjadi.

"Saya nanti cek ke Kabareskrim karena saya baru sampai ini dari luar. Saya belum tahu perkembangan situasi," katanya.

Tak Mungkin Menyadap

Pemerintah menegaskan tidak mungkin menyadap percakapan telepon Susilo Bambang Yudhoyono.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamongan Laoly mengatakan lembaga yang menyadap aparat hukum yakni KPK, Polisi, Kejaksaan.

"Pemerintah kita jamin tidak mau melakukan intervensi penyadapan. Kecuali ada tindakan hukum oleh KPK, polisi, Jaksa Agung, itu kan penegakan hukum," kata Yasonna.

Baca: Gara-gara Kamar Mandi Pesing Dua Kakek Berkelahi Hingga Tewas Terkapar

Yasonna mengatakan isu mengenai percakapan SBY yang disadap itu berasal dari pemberitaan yang mengutip pernyataan penasehat hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Selasa lalu.

"Itu mungkin dikutip pengacara itu. Saya baca. Kalau Pemerintah nggak mungkin lah (menyadap)," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Yasonna meminta tidak memperpanjang isu penyadapan tersebut karena permasalahan antara Ahok dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin telah selesai.

Ahok telah meminta maaf kepada Ma'ruf Amin terkait perkataannya selama persidangan dan Ma'ruf Amin telah memaafkan. (Tribunnews/eri/kps/nic/wly)

Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved