LKPI Pertanyakan Kebijakan Pemda Terkait Solusi Penambangan

LKPI langsung terjun meninjau aktivitas TI apung di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat.

LKPI Pertanyakan Kebijakan Pemda Terkait Solusi Penambangan
Bangkapos.com/Dok
TI apung di Sungai Perimping, Riausilip. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Direktur Eksekutif Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Ayub Faidiban datang ke Bangka untuk membuktikan masih maraknya aktivitas TI apung.

Kedatangannya ke Bangka berdasarkan laporan masyarakat nelayan di Belinyu dan Kabupaten Bangka Barat.

Selama tiga hari ini sejak tiba di Bangka, Sabtu (4/2/2017) lalu ia langsung terjun meninjau ke Belinyu kemudian Minggu (5/2/2017) dilanjutkan ke Bangka Barat.

"Untuk mencari solusi menyelesaikan pertambangan di Bangka Belitung saya pikir penambangan ini bukan hal yang baru tetapi sudah cukup lama dan masyarakat sudah teriak dari waktu ke waktu. Kita masuk kesini dari 2011 hingga hari ini belum mendapatkan penindakan tegas dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota dimana kegiatan-kegiatan penambangan ini berada," sesal Ayub ketika berdialog dengan LPP RRI Sungailiat yang dipandu reporter RRI, Sari, Senin (6/2/2017).

Baca: Ayub Sebut Masyarakat Nelayan Diancam dengan Senjata Rakitan

LKPI mempertanyakan kenapa aktivitas penambangan timah tersebut masih terus berlangsung.

"Pertanyaannya apakah waktu SK itu diterbitkan masyarakat didudukkan sebagaimana undang-undang untuk ikut menyetujui atau memberikan masukan tertentu, karena persetujuan yang dikeluarkan oleh bupati atau gubernur sehingga sampai hari ini terjadi konflik berkepanjangan dan tidak ada action satu penyelesaian dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Sebenarnya ada apa? berani memberikan izin penambangan berani pun juga untuk bertanggung jawab terhadap perizinan yang diterbitkan pemerintah daerah," tegas Ayub.

Dia sendiri kecewa dengan tindakan pemerintah daerah. Namun dengan keberadaan Kapolda Babel dan Direskrim Polda Babel yang baru ada semangat baru, dia berharap ada langkah-langkah secara persuasif untuk melakukan pencegahan atau penindakan terhadap mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan di luar izin yang sebenarnya.

Ayub juga berharap PT Timah Tbk tidak boleh tinggal diam karena perusahaan BUMN tersebut bekerja selalu mengedepankan bekerja di wilayah IUP perusahaannya. Dengan demikian PT Timah Tbk harus tegas untuk memverifikasi dan memberikan solusi terhadap penambangan termasuk penambangan ilegal seperti TI apung yang meresahkan masyarakat nelayan di sekitar lokasi penambangan tersebut.

"Harapan saya dan pemimpin kami dari pusat karena ibu Susi (Menteri Kelautan) itu pun sendiri sudah menyurati dua kali, yang terakhir kemarin itu tanggal 23 November 2016 sudah disurati kepada Menteri ESDM agar mengevaluasi menghentikan penambangan-penambangan yang ada sampai ditetapkannya rencana zonasi," jelas Ayub.

Untuk mencari solusi mengenai penambangan di Babel ini dia mau berdiskusi dengan Sekda Babel Yan Megawandi tetapi karena ada kesibukan tidak bisa bertemu. Kemudian ia berbicara dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Babel dimana untuk zonasi penambangan sedang dalam proses.

"Disana beliau katakan bulan Maret itu baru lelang, bulan April baru diajukan ke DPRD. Mudah-mudahan Aksan sebagai Anggota DPRD Babel dari Komisi III tolong itu digarisbawahi kalau sudah diajukan itu ditetapkan supaya ada dasarkan, ada payung hukum untuk kita bertindak," saran Ayub.

Dia menilai, jika tidak ada zona zonasi susah untuk bertindak, kendati sudah banyak surat yang dikirim ke pihak-pihak terkait dan tim sudah turun ke lapangan tetap saja para penambang kembali menambang.

Penulis: nurhayati
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved