Jokowi Mengaku Belum Instruksikan Harmonisasi Menhan-Panglima TNI
Jokowi mengaku belum mendengar keluhan Panglima TNI terkait Menhan yang disampaikan saat rapat kerja di Komisi I DPR.
lihat foto
BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo membantah pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla soal adanya instruksi agar dilakukan harmonisasi antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo.
"Belum," kata Jokowi singkat, di Jakarta, Selasa (7/2/2017) malam.
Jokowi mengaku belum mendengar keluhan Panglima TNI terkait Menhan yang disampaikan saat rapat kerja di Komisi I DPR.
Baca: Panglima TNI Protes Rencana Beli Heli AW101 Tanpa Sepengetahuan Dirinya
Jokowi akan segera mengecek Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 yang dipermasalahkan Panglima TNI.
"Nanti permen (peraturan menteri)-nya saya lihat dulu," kata Jokowi.
Menurut Wapres, Jokowi telah menginstruksikan kepada Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menhan, dan Panglima TNI agar aturan terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) diharmonisasi kembali.
Baca: Menhan Mengaku Tak Tahu soal Pembelian Heli AW101
Hal itu menyusul pernyataan keduanya terkait pembelian helikopter AgustaWestland AW101. Keduanya sama-sama mengaku tidak tahu soal pembelian heli tersebut.
“Kemarin Presiden sudah intruksikan agar diatur harmonisasinya, aturannya kembali antara Panglima dan Menhan dan Menko-nya,” ujar Kalla seusai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional BKKBN di Jakarta, Selasa (7/2/2017).
Tak tahu pembelian heli AW101
Saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (6/2/2017), Menhan dan Panglima TNI mengaku tidak mengetahui ihwal pembelian helikopter AW101.
Baca: KSAU Tegaskan Helikopter AW-101 Dibeli TNI AU, Bukan Setneg
Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan, AW101 pada awalnya dipesan untuk helikopter kepresidenan sehingga dibeli melalui Sekretariat Negara.
"Itu dulu (dibeli untuk) pesawat kepresidenan. Pesawat presiden itu melalui Setneg. Uangnya dari Setneg. Jadi Menteri Pertahanan enggak tahu apa-apa," ujar Ryamizard, seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).
