Begini Penjelasan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Soal Memilih Pemimpin

Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Dr. Muhammad Amin Suma menjelaskan soal surat Al-Maidah Ayat 51

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Basuki Tjahaja Purnama TRIBUNNEWS/HERUDIN 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Dr. Muhammad Amin Suma menjelaskan soal surat Al-Maidah Ayat 51 yang melarang umat muslim untuk memilih pemimpin yang berbeda keyakinan.

Hal itu diungkapkan Amin saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama.

Saat ditanya apakah peraturan tersebut berlaku bagi tiap pemilihan pemimpin, Amin menjelaskan, seorang non muslim boleh mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin.

"Kalo pemilihan misalnya ketua RT, boleh bagi non muslim memimpin, tapi dalam agama tidak boleh pak. Surat Al Maidah begitu kental dan jelas bagi orang beriman dilarang memilih non muslim," kata Amin dalam sidang di Auditorium Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (13/2/2017).

Dirinya menjelaskan, dalam kehidupan bernegara dan dalam Undang-Undang memang dimungkinkan memilih seorang pemimpin non muslim, namun seorang muslim berhak memilih pemimpin yang beragama sama dengan dirinya.

"Undang-Undang negara tidak melarang memilih pemimpin sesuai agamanya kan. Dimungkinkan pilih non tapi kita punya hak pilih yang muslim (memilih pemimpin muslim)," katanya.

Diketahui, Ahok dijerat dengan dakwaan menodai agama karena ucapannya di depan masyarakat Kepulauan Seribu, 27 September 2016 yang menyitir ayat Al Maidah 51.

Karena ucapannya itu, Jaksa pada sidang perdana 3 Desember 2016 mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP.

JPU menilai Ahok telah melakukaan penodaan terhadap agama serta menghina para ulama dan umat Islam.

Editor: Alza Munzi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved