PLN Seenak Perutnya Saja, Sudah 'Merampok' Uang Masyarakat

PLN ini karena merasa satu-satunya dia monopoli. Kadang-kadang berkembang dimasyarakat seenak perutnya saja, ini bukan rekayasa

PLN Seenak Perutnya Saja, Sudah 'Merampok' Uang Masyarakat
Nurhayati/Bangkapos.com
Sosialisasi perubahan tarif listrik dasar dan pencabutan subsidi bagi 900 KvA dan 450 KvA untuk masyarakat mampu, Senin (17/2/2017) di Ruang Rapat Operasional Kantor Bupati Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Pihak PLN Rayon Sungailiat mendapatkan kritikan tajam dari kalangan Pegawai Negeri Sipil, kades, camat, hingga Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Bangka M Kamil Abubakar ketika melakukan sosialisasi perubahan TDL dan pencabutan subsidi bagi pemakaian daya listrik 900 KvA Senin (17/2/2017) di Ruang Rapat Operasional Kantor Bupati Bangka.

"Pekerjaan kami banyak dan tidak digaji untuk ini. PLN sudah merampok duit kami daya terpasang 900 KvA, 1.300 KvA yang sampai ke rumah saat bayar tidak sesuai dengan daya terpasang. Kalau listrik sering jatuh kami melapor tidak direspon. Kapan kami ke kantor PLN, petugas bapak marah?" kritik Kamil kepada Manager PT PLN Rayon Sungailiat Hery Fernandes.

Dia juga menanyakan apakah perlakuan kenaikan Tarif Dasar Listrik berlaku juga untuk karyawan PLN sendiri, karena di internal BUMN sering punya kebijakan khusus untuk karyawannya.

Kamil meminta PLN memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sehingga jika ada komplin dari warga bisa dijelaskan berapa lama bisa dikerjakan. Dia juga menyoroti masalah petugas PLN yang mengakali warga dengan memanfaatkan nama PLN.

"Tolong integritas internal PLN juga dibenahi," kritik Kamil.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekcam Puding Syarli Nopriansyah. Ia mengatakan jika pihak kecamatan, lurah dan desa harus mengentry data masyarakat penerima subsidi listrik ini mereka kerepotan, seperti adanya program konversi minyak tanah ke gas pada tahun 2011 lalu.

"Petugas kecamatan entry data, ada honornya tidak, sudah nggak ada honornya kita pula yang dimarah warga. Betul kata Pak Kamil kami ini sudah dirampok PLN, tarifnya sudah lama naik, sosialisasi baru hari ini tapi data warga yang menerima subsidi listrik belum ada, apalagi harus menyampaikan ke masyarakat desa," sesal Syarli.

Ia juga menanyakan jika ada warga yang berhak mendapatkan subsidi listrik tetapi tidak mendapat subsidi apakah bisa dialihkan kepada warga tersebut seperti raskin yang harus melalui musrenbang.

"Ini memang kebijakan nasional kami dak bisa apa-apa, tapi menyangkut masalah desa kami sasaran tembaknya," keluh Syarli.

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved