PLN Seenak Perutnya Saja, Sudah 'Merampok' Uang Masyarakat

PLN ini karena merasa satu-satunya dia monopoli. Kadang-kadang berkembang dimasyarakat seenak perutnya saja, ini bukan rekayasa

PLN Seenak Perutnya Saja, Sudah 'Merampok' Uang Masyarakat
Nurhayati/Bangkapos.com
Sosialisasi perubahan tarif listrik dasar dan pencabutan subsidi bagi 900 KvA dan 450 KvA untuk masyarakat mampu, Senin (17/2/2017) di Ruang Rapat Operasional Kantor Bupati Bangka. 

Kritikan juga disampaikan Sutrisno selaku Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka.

Menurutnya, masyarakat banyak dirugikan oleh PLN dimana untuk listrik pasca bayar pembayaran rekening listrik meningkat, terkadang saat pendataan pemakaian listrik oleh petugas pencatat saat orang tidak ada di rumah.

"Orang yang didata dak pernah datang asal main tembak tapi bisa menentukan tarif hingga konsumen dirugikan," keluh Sutrisno.

Setelah diganti pra bayar lebih aneh lagi beli token listrik Rp 100.000 tetapi pemakaian hanya Rp 60.000. Padahal dengan cara pra bayar PT PLN banyak diuntungkan tidak lagi membayar petugas pencatat listrik, konsumen bayar dulu tetapi justru listrik sering padam.

Sedangkan Kabag Sumber Daya Manusia Rudiansyah menyarankan PLN untuk berinovasi.

Menurutnya apa yang disampaikan masyarakat bukan isu atau sekedar cerita di warung kopi tetapi riil yang terjadi di masyarakat mengenai pelayanan PLN. Dia menilai PLN satu-satunya perusahaan listrik sehingga bisa melakukan monopoli.

"PLN ini karena merasa satu-satunya dia monopoli. Kadang-kadang berkembang dimasyarakat seenak perutnya saja, ini bukan rekayasa ini riil kita tidak menutup-nutupi kejadian di lapangan. Waktu saya bayar PLN sudah bayar, diminta pasang boksnya Rp 300.000, pak ini mau pasang Hd dak, maulah biar aman bayar Rp 100.000. Itu riil pak. Itu mungkin bukan anak buah bapak tapi mitra tapi ini perlu diluruskan ke depan bagaimana PLN peningkatan pelayanan kepada masyarakat," harap Rudiansyah.

Sementara itu Kades Penyamun Agus Marsoni mengatakan, mengenai penurunan KwH, dari 1300 ke 900 KvA. Dulu masyarakat mau pasang PLN harus pasang 1.300 KvA padahal banyak warga tidak mampu.

PLN sudah mengadakan sosialisasi di desa dimana jika mau turun ada persyaratan harus punya kartu KIS dan sebagainya, ini masalah antara kantor PLN dengan yang di lapangan.

"Masyarakat nek nurun minta surat SKTM, datanglah ke desa. Kami menyampaikan kalau tidak ada surat KIS tidak boleh tapi masyarakat ngotot terpaksa alasan orang PLN nyuruh ini yang jadi permasalahan di desa," bebernya.

Selain itu menurut Agus mengenai pemadaman listrik di Desa Penyamun sering terjadi, bahkan masyarakat mau demo tetapi tidak jadi karena dicegah oleh pihak desa.

Warga juga sering menyampaikan keluhan melalui RRI tetapi juga tidak tidak ada tanggapan dari petugas PT PLN.

Penulis: nurhayati
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved