Masalah Tambang Perimping Bisa Diselesaikan Bersama-sama Duduk Satu Meja

"Kalau dalam penanganan masalah tambang ilegal Perimping ini dilakukan sendiri-sendiri, itu berat untuk penyelesaiannya,

Masalah Tambang Perimping Bisa Diselesaikan Bersama-sama Duduk Satu Meja
bangkapos.com/Riyadi
Puluhan TI apung kembali merambah dan beroperasi di Sungai Perimping Kecamatan Riausilip Kabupaten Bangka, Selasa (19/4/2016). 

Laporan Wartawan Bangka Pos Riyadi

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), diharapkan banyak terlibat dalam menyelesaikan persoalan maraknya aktivitas tambang ilegal di DAS Perimping.

Selama ini pemerintah terkesan diam dalam persoalan tambang ilegal di kawasan konservasi tersebut.

Apalagi saat ini kewenangan soal pertambangan, sesuai UU 23, sudah menjadi kewenangan provinsi.

"Kalau dalam penanganan masalah tambang ilegal Perimping ini dilakukan sendiri-sendiri, itu berat untuk penyelesaiannya, artinya kewenangan pengawasan terhadap DAS dan Hutan Bakau Perimping adalah di pemerintah, meskipun disitu masyarakat juga memiliki tanggungjawab dan peran untuk ikut mengawasinya," ujar Wadir Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPI) Bangka Hanif kepada bangkapos.com Rabu (22/2/2017).

Penanganan masalah tambang ilegal di kawasam konervasi di DAS dan hutan bakau Perimping, tidak cukup dengan razia, tapi penangannya seharusnya dilakukan secara kolektif, kalau hanya penegak hukum saja yang bergerak, kurang efektif, karena resiko dan kendala di lapangan berpotensi terjadi.

Soal informasi rencana penertiban atau razia tambang ilegal Perimping, selama ini mudah dan cepat sampai ke handphone atau telinga para penambang atau pengusaha tambang ilegal.

Hal ini juga sering menjadi kendala di lapangan, sehingga membuat penertiban dan razia tambang ilegal Perimping, hasilnya menjadi tidak maksimal.

Seperti razia yang sudah beberapa kali dilakukan, juga tidak membuat aktivitas tambang ilegal Perimping berhenti secara menyeluruh dan tidak membuat DAS Perimping bersih dari aktivitas penambangan ilegal.

"Buktinya, aktivitas TI apung ilegal disana masih banyak. Misal hari ini di razia dan dilakukan penegakan hukum, maka besok atau lusanya ponton-ponton TI apung ilegal masuk lagi," jelas Hanif.

Dikatakan Hanif, pemerintah dan pihak-pihak terkait termasuk seluruh Pemerintah desa dan komponen masyarakat di sekitar DAS Perimping harus duduk satu meja, untuk melakukan penanganan dan membersihkan DAS Perimping dari tambang ilegal.

Tapi kalau penanganan tambang ilegal di DAS Perimping dilakukan sendiri-sendiri, itu akan berat dalam pelaksanaannya dan beresiko.

Penulis: riyadi
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved