Kuasa Hukum Ahok Beberkan Fakta Tentang Rizieq Shihab di Sidang dan Menolak Jadi Saksi Ahli

Hal ini membuat tindak pidana permusuhan, kebencian, dan penghinaan kepada pemerintah Indonesia. Jadi beliau

Kuasa Hukum Ahok Beberkan Fakta Tentang Rizieq Shihab di Sidang dan Menolak Jadi Saksi Ahli
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Pimpinan FPI Rizieq Shihab menghadiri sidang lanjutan dugaan penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (28/2/2017). Agenda sidang lanjutan ini adalah mendengarkan dua saksi ahli, yaitu Rizieq Shihab sebagai ahli agama dan Abdul Chair Ramadhan sebagai ahli hukum pidana. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Humphrey R Djemat, tim kuasa hukum terdakwa dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, pihaknya menolak Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab dijadikan saksi ahli.

"Kami menghormati ulama, tapi dalam sidang ini kami sampaikan alasan beberapa hal yang menjadi catatan dalam sidang," kata Humphrey dalam persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2017). 

Humphrey yakin, berdasarkan fakta, ada kebencian kuat Rizieq kepada Ahok.

Humphrey lalu membacakan sejumlah fakta yang pernah dilakukan Rizieq. 

"Pernah melakukan penyerangan terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

Hal ini membuat tindak pidana permusuhan, kebencian, dan penghinaan kepada pemerintah Indonesia. Jadi beliau adalah seorang residivis," tuturnya.

"Untuk itu, kami menilai Rizieq tidak patut dihadirkan sebagai ahli agama dalam sidang yang mulia ini," tambah Humphrey.

Majelis hakim lalu memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menanggapi keberatan pengacara terdakwa.

Rizieq memang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum.

"Pertama, kami sampaikan yang bersangkutan, Habib Rizieq, menjadi ahli bukan atas kemauan yang bersangkutan, tetapi ada permintaan penyidik sesuai berkas perkara," kata ketua tim jaksa Ali Mukartono.

Jaksa Ali menjelaskan, tidak seharusnya penasihat hukum Ahok menyampaikan perkara yang melibatkan imam FPI ini.

"Jadi tidak pada tempatnya, ketika berhadap-hadapan menyebutkan perkara terdakwa dengan Rizieq, terdakwa dengan FPI dan sebagainya. Jadi ini engga mengurangi hak-hak seorang anak bangsa warga negara menjadi ahli," beber Ali. (*)

Editor: Hendra
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved