Perempuan di Indonesia Paling Tinggi Alami Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Komnas Perempuan Indonesia mengungkapkan terdapat 259.150 kasus kekerasan atas perempuan sepanjang tahun 2016

Perempuan di Indonesia Paling Tinggi Alami Kekerasan Dalam Rumah Tangga
http://www.metrosulawesi.com
Ilustrasi 

BANGKAPOS.COM - Komnas Perempuan Indonesia mengungkapkan terdapat 259.150 kasus kekerasan atas perempuan sepanjang tahun 2016, yang dihimpun dari data di Pengadilan Agama dan yang ditangani lembaga mitra pengadaan layanan di Indonesia.

Dan dari seluruh kasus itu, maka Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT merupakan yang tertinggi mencapai lebih dari 245.548 kasus atau sekitar 94%.

Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan, Indraswari, mengatakan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga terjadi karena masih adanya ketimpangan gender, dengan laki-laki dianggap lebih berkuasa dari perempuan.

"Jadi tidak selalu terkait dengan status sosial ekonomi karena dari pengaduan yang datang melapor itu perempuan dari berbagai golongan, dari berbagai status sosial ekonomi, etnis, level pendidikan, berbagai usia dan agama juga, profesi juga beragam," jelas Indraswara.

Meski telah memiliki UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejak 2004 lalu, tetapi proses penegakan hukum untuk kasus KDRT juga diinilai masih sulit karena sebagian aparat belum memiliki pemahaman tentang gender.

"Agar UU itu dapat diimplentasi kan perlu pakai kacamata gender kan, kalau tidak ya itu contohnya ada sebagian kasus yang pengaduannya kami terima, UU ini justru digunakan untuk mengkriminalisasi korban yang mengalaminya," kata Indraswara.

Sementara itu, Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati, mengatakan telah mengirimkan 46 surat rekomendasi yang disampaikan kepada lembaga-lembaga antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, MA, DPR dan lain-lain, tetapi hanya 12 surat yang mendapatkan tanggapan.

"Kasus yang dilaporkan dan kita kirimi surat paling tinggi memang diberikan kepada kepolisian, karena kan garda terdepan untuk penegakkan hukum, jadi responnya juga paling banyak, dia memberikan perkembangan penyidikan dan menyampaikan rekomendasi yang diberikan Komnas Perempuan ditindaklanjuti," jelas Nurherwati.

Laporan kekerasan sulit
Bagi perempuan yang mengalami tindakan kekerasan, tak mudah mendapatkan keadilan, menurut LBH APIK.

Lembaga yang mendampingi perempuan korban kekerasan LBH APIK menyebutkan dari pengaduan perempuan korban kekerasan yang mencapai 854, hampir semua korban harus membayar pemeriksaan Visum et repertum, visum et psikiatrikum (VER), dan kesehatan baik fisik atau psikologis, yang digunakan sebagai bukti untuk pelaporan di kepolisian.

Halaman
12
Editor: Alza Munzi
Sumber: BBC Indonesia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved