Perempuan di Indonesia Paling Tinggi Alami Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Komnas Perempuan Indonesia mengungkapkan terdapat 259.150 kasus kekerasan atas perempuan sepanjang tahun 2016

Perempuan di Indonesia Paling Tinggi Alami Kekerasan Dalam Rumah Tangga
http://www.metrosulawesi.com
Ilustrasi 

Padahal biaya untuk pemeriksaan itu mencapai Rp.150.000, sampai Rp1.500.000, yang termahal adalah untuk korban kekerasan seksual.

Korban KDRT Siti Rubaidah yang mengalami pemukulan oleh pria yang ketika itu masih menjadi suaminya, juga melapor ke kepolisian dengan berbekal hasil visum.

Dia mengaku mengalami kekerasan verbal dan fisik dalam 15 tahun perkawinan, karena tidak tahan dia kemudian melaporkan kasus pemukulan pria yang ketika itu masih menjadi suaminya.

Pengadilan kemudian memberikan hukuman ringan.

"Kan mereka (jaksa) cuma mengajukan empat bulan, ketok palunya satu setengah bulan penjara, menurut teman-teman yang mengerti hukum itu tidak sepadan dengan yang dilakukan, sampai sekarang yang menjadi ganjalan saya, vonis itu tidak berbunyi sama sekali, karena tidak ada eksekusi," jelas Rubaidah.

Padahal putusan banding dan kasasi mengukuhkan vonis pengadilan negeri.

Selain mengadukan kasus KDRT, Rubaidah pun bercerai tetapi meski pengadilan agama memutuskan agar mantan suaminya harus memberikan tunjangan sebesar Rp100 juta, tetapi sampai sekarang tidak membayarnya.

Upaya pencegahan
Komnas Perempuan menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah antara lain agar negara harus mengupayakan pendalaman pengetahuan, mengenali pola dan pencegahan serta penanganan korban kekerasan terhadap perempuan.

Optimalisasi pendataan dan penambahan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A dan sumber dayanya di seluruh Indonesia.

Selain itu, negara juga perlu memonitoring dan mengevaluasi kembali UU KDRT dengan menggunakan alat monitoring dan evaluasi yang dihasilkan oleh Komnas Perempuan bekerja sama dengan forum pengada layanan dan kementerian terkait karena banyak digunakan oleh pelaku kekerasan untuk mengkriminalkan korban.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akhir tahun lalu mengatakan bahwa diperlukan upaya komprehensif untuk menangani masalah ini dengan antara lain melibatkan secara penuh pemerintah pusat dan daerah.

Editor: Alza Munzi
Sumber: BBC Indonesia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved