Blangko E-KTP Masih Kosong, Dukcapil Harus Yakinkan Surat Keterangan Berlaku Sama

Ombudsman RI Perwakilan Babel mengharapkan pihak Dukcapil di Babel bisa meyakinkan masyarakat mengenai penggunaan surat

Blangko E-KTP Masih Kosong, Dukcapil Harus Yakinkan Surat Keterangan Berlaku Sama
Bangka Pos / Ryan Agusta
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung, Jumli Jalamudin 

BANGKAPOS.COM--Ombudsman RI Perwakilan Babel mengharapkan pihak Dukcapil di Babel bisa meyakinkan masyarakat mengenai penggunaan surat keterangan pengganti E-KTP.

Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi munculnya keresahan masyarakat di Bangka Belitung lantaran masih kosongnya  blangko E-KTP. 

"Kami mengharapkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di Kabupaten dan Kota di Bangka Belitung, agar dapat meyakinkan masyarakat yang sudah merekam data E-KTP namun belum bisa dicetak karena alasan blangko masih kosong atau belum ada distribusi dari pihak terkait di pusat, bahwa Surat Keterangan sebagai pengganti E-KTP yang dikeluarkan oleh Disdukcapil di wilayah Bangka Belitung adalah berlaku sama seperti E-KTP atau berfungsi sama seperti E-KTP," imbuh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Babel Jumli Jamaluddin, Rabu (15/3/2017).

Menurut Jumli, meskipun surat keterangan itu hanya berlaku selama 6 (enam) bulan saja, namun jika sudah habis masanya sementara blangko E-KTP juga belum ada, diharapkan surat itu dapat diperpanjang kembali sesuai data perekaman yang sudah terdata dalam Database Kependudukan sampai diterbitkannya E-KTP.

"Diharapkan, Disdukcapil dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait hal tersebut melalui media cetak, elektronik, maupun pengumuman atau informasi yang gampang diketahui oleh masyarakat," harap Jumli.

Saran mengenai surat keterangan pengganti E-KTP ini sendiri menanggapi keluhan dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada Ombudsman RI Babel melalui telpon maupun secara lisan.

Bagi pihak ombudsman Babel sendiri meskipun masyarakat tidak menyampaikan keluhannya sebagai bentuk laporan resmi kepada Ombudsman RI Babel, namun keluhan atau informasi masyarakat tersebut perlu mereka teruskan ke Disdukcapil di Babel agar menjadi perhatian.

"Memang kekosongan blangko tersebut bukan dikarenakan faktor di daerah, tapi dikarenakan faktor di pusat. Berdasarkan pantauan Ombudsman RI Perwakilan Babel beberapa waktu lalu serta informasi yang disampaikan masyarakat bahwa kendala yang dihadapi Disdukcapil Kabupaten dan Kota di Babel untuk saat ini yaitu persediaan blanko untuk pembuatan E-KTP sedang tidak ada atau kosong karena belum ada dari pihak terkait dari pusat," ungkap Jumli.

Sebagaimana informasi dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal (Dirjend.) Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada bulan September 2016 yang lalu, bahwa ketersediaan blangko E-KTP per tanggal 1 Oktober 2016 di Ditjend. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah habis persediaannya, dan baru akan tersedia kembali di Ditjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada bulan November 2016.

Namun faktanya sampai sekarang belum tersedia juga. Hal inilah tentunya yang menyebabkan kesulitan bagi Disdukcapil untuk menginformasikan kepada masyarakat kapan selesainya pembuatan E-KTP tersebut.

Karena belum ada kepastian dari pusat kapan blangko E-KTP akan di distribusikan ke Disdukcapil di daerah.

"Untuk itulah Ombudsman RI Babel mengharapkan pihak Disdukcapil Kabupaten dan Kota di Babel untuk bisa meyakinkan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait yang membutuhkan persyaratan tertentu dari E-KTP bahwa Surat Keterangan sebagai pengganti E-KTP dapat berlaku atau dapat digunakan untuk urusan hal administrasi kependudukan saat ini, yang dapat digunakan antara lain untuk, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi BPJS, Pernikahan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah," jelas Jumli.(*)

Penulis: Iwan Satriawan
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved