Pemkab Bangka Dapat Kucuran Rp 5,9 Miliar Untuk Pengembangan PAUD

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah pusat menganggarkan dana alokasi khusus (DAK) untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2017 ini sebesar Rp 3,3 trilyun termasuk dana cadangan sebesar Rp 200 milyar.

Untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dana yang dikucurkan sebesar Rp 26 milyar dan alokasi untuk Kabupaten Bangka sebesar Rp 5,9 milyar.

Pada tahun 2016 dana tersebut menurut Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Ella Yulaelawati sudah terserap dengan baik. Namun dia mengingatkan agar penggunaan itu pada tahun 2017 ini tidak ada penyimpangan.

"Saya mohon dilaksanakan sesuai peraturan undang-undangan, mohon di dengarkan dengan baik agar tidak ada penyimpangan," tegas Ella dalam sambutannya ketika membuka acara Sosialisasi Penuntasan Ikut PAUD Satu Tahun Pra SD, Selasa (21/3/2017) di Gedung Sepintu Sedulang.

Diakuinya saat ini pihaknya sudah diundang untuk menjadi saksi ahli untuk penggunaan dana tersebut. Namun, dingatkan Ella, jangan sampai penyimpangan pengunaan DAK peningkatan APK PAUD tersebut terjadi di Kabupaten Bangka.

"Sesungguhnya sederhana saja, ikuti petunjuknya, di dalam juknis biro PDAK untuk 2017 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 4 Tahun 2017. Kalau sesuai juknis tidak ada masalah," jelas Ella.

Diakui Ella modus yang dilakukan IGTKI atau HIMPAUDNI sehingga bisa melakukan penyimpangan dana tersebut, misalnya melakukan pengorganisasian untuk pembelian alat permainan edukatif atau bahan pembelajaran dimana permainan itu sudah didrop duluan oleh pihak penjual.

"Jadi adalah laporan, ada yang seperti itu tapi ada juga mungkin dugaan saber pungli, atau dugaan pungutan liar. Kalau sudah menjadi kasus atau sudah diangkat ke penyelidikan itu menjadi repot," ingat Ella.

Selama ini dikatakan Ella, pendidikan PAUD ini lebih banyak menggunakan dana swadaya masyarakat. Untuk itulah pihaknya berjuang agar fasilitas sarana dan prasarana bagi PAUD ini bisa difasilitasi pemerintah seperti halnya sekolah dasar.

"Saat ini di Indonesia ada 193.000 PAUD, sekitar 3.700 saja bayangkan 100 ribuan PAUD itu dari masyarakat. Gaji masyarakat, gedung masyarakat, sesungguhnya pemerintah ini berutang tetapi jangan sampai masyarakat dengan ketidaktahuan ada dana kehadiran pemerintah yang ada DAK non fisik, malah menjadi gegagapan," ungkap Ella.

Oleh karena itu dia berpesan agar TK/PAUD yang mendapat dana DAK tersebut, menggunakan sesuai petunjuk teknis (juknis). Para organisasi mitra diingatkannya jangan bekerjasama dengan para pebisnis karena kadang-kadang ada oknum yang memanfaatkan.

"Tolong jangan kerjasama mengorganisir pembelian secara terarah, beli saja masing-masing ikuti saja sesuai juknis," pesan Ella.

Pada kesempatan ini pihaknya juga membawa bantuan dana untuk Pemkab Bangka sebesar Rp 230 juta, untuk dipergunakan bagi penuntasan pra SD hingga usia enam tahun dan pembenahan untuk anak usia nol hingga tiga tahun.

"Jadi anggaran itu nol hingga tiga tahun inisiasi termasuk makanan sehat dan juga untuk bantuan alat permainan edukatif empat paket, ternyata lebih dari jumlah itu kelihatannya, ada bantuan PKG enam lembaga dan bantuan layanan khusus empat lembaga," jelas Ella.

Oleh karena itu, ia juga mempersilahkan Pemkab Bangka mengajukan usulan bantuan dana kepada pemerintah pusat untuk PAUD ini seperti dana rehab gedung, dan kegiatan lainnya. "Proposal yang masuk selama ini kami tidak ada yang tolak," ungkap Ella yang mendapat aplus dari para undangan yang hadir.