Seorang Bendahara di DPRD Pangkal Pinang Jadi Tersangka Kasus Perjalanan Dinas Fiktif

Seorang bendahara yang bertugas di DPRD Pangkal Pinang, Kepulauan Belitung, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan

Seorang Bendahara di DPRD Pangkal Pinang  Jadi Tersangka Kasus Perjalanan Dinas Fiktif
Heru dahnur/kompas.com

13 Anggota DPRD Batal Diperiksa

Terkait masalah SPPD fiktif ini seperti diberitakan bangkapos.com beberapa waktu lalu, rencana pemeriksaan terhadap 13 orang DPRD Kota Pangkalpinang terkait dugaan penyimpangan surat perintah perjalanan dinas (SPPD), Senin (6/3/2017) kabarnya 'ditunda' pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pangkalpinang.

Belum diketahui jelas alasan pihak Kejari Pangkalpinang menunda kegiatan pemeriksaan sejumlah anggota dewan kota Pangkalpinang termasuk ketua DPRD Kota Pangkalpinang (Marsabana) pun dikabarkan turut diperiksa terkait perkara serupa (SPPD).

Sementara informasi yang berhasil dihimpun bangkapos.com menyebutkan 13 orang anggota dewan termasuk ketua dan seorang wakil ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (6/3/2017) pagi sekitar pukul 09.00 WIB bakal menjalani pemeriksaan oleh tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Pangkalpinang.

Tak cuma itu bahkan dikabarkan terkait perkara kasus dugaan SPPD 'fiktip' di DPRD Kota Pangkalpinang itu pihak Kejari Kota Pangkalpinang dikabarkan pula telah menetapkan seorang oknum PNS di sekretariat di DPRD Kota Pangkalpinang.

Surat resmi atau surat pemanggilan untuk pemeriksaan berwarna merah ditanda tangani langsung oleh Maiza Choirawan SH MH (selaku Plt Kajari Kota Pangkalpinang) sudah dilayangkan kepada sejumlah anggota terkait.

Sayangnya sejumlah anggota DPRD Kota Pangkalpinang sempat dikonfirmasi diantaranya Rano (anggota komisi Komisi III) namun enggan berkomentar lebih jauh terkait 'kabar miring' menyebutkan sejumlah anggota DPRD Kota Pangkalpinang bakal menjalani pemeriksaan oleh pihak Kejari Kota Pangkalpinang.

"Memang benar ada surat pemanggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi soal SPPD itu tapi saya belum berani berbicara lebih jauh soal ini," kata Rano singkat ditemui di gedung mahligai rakyat, Senin (6/3/2017) pagi.

Begitu pula sebelumnya anggota dewan lainnya, Ahmad Subari sempat dikonfirmasi bangkapos.com melalui sambungan nomor ponselnya, Senin (6/3/2017) pagi namun anggota dewan ini justru serupa enggan memberikan keterangan lebih jauh soal kabar miring menyebutkan sedikitnya 13 anggota dewan termasuk ketua (Marsyahbana) & wakil ketua DPRD Kota Pangkalpinang (Azmi Dayat), Senin (6/3/2017) bakal menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus penyimpangan dana SPPD.

Sementara sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang, Latif Pribadi sempat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/3/2017) siang tak menampik jika sejumlah anggota DPRD Kota Pangkalpinang saat ini memang bakal dimintai keterangan oleh tim Pidsus Kejari Kota Pangkalpinang terkait perkara dugaan kasus penyimpangan dana SPPD di DPRD Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2016 sekitar Rp 300 juta.

Halaman
123
Editor: tidakada016
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved