Kebijakan Bus Sekolah Harus Jadi Prioritas Untuk Dituntaskan

Menurutnya, kebijakan bus sekolah merupakan solusi tepat untuk menjawab fenomena tersebut karena akan berdampak positif.

Kebijakan Bus Sekolah Harus Jadi Prioritas Untuk Dituntaskan
IST
Dosen Kebijakan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Pahlawan 12 Sungailiat Kabupaten Bangka, Bambang Ari Satria 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Dosen Kebijakan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Pahlawan 12 Sungailiat Kabupaten Bangka, Bambang Ari Satria mengaku sedih terkait masih munculnya fenomena kendaraan jemputan anak sekolah yang masih minim.

Ini merupakan persoalan klasik yang belum mampu dituntaskan di beberapa kabupaten, khususnya Kabupaten Bangka.

"Fenomena ini tentu tidaklah baik. Disamping sulitnya mendapatkan kendaraan jemputan sekolah, bahkan ada yang sampai naik ke atap mobil demi harus sampai ke sekolah. Ini membahayakan keselamatan pelajar," kata Bambang.

Menurutnya, kebijakan bus sekolah merupakan solusi tepat untuk menjawab fenomena tersebut karena akan berdampak positif.

"Dampaknya adalah tidak terlambat datang ke sekolah, adanya rasa aman dan nyaman ketika berangkat dan pulang sekolah, rasa kebersamaan antar pelajar, hingga memberi solusi bagi larangan pelajar yang membawa kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan SIM," kata Bambang.

Diakuinya, saat ini kebijakan bus sekolah baru efektif dilakukan Pemkab Bangka Tengah. Pelajar di semua kecamatan tersebut sudah terkoneksi dengan bus jika mau berangkat dan pulang sekolah.

Bambang menambahkan, langkah ini seharusnya perlu dilakukan kabupaten/kota lainnya. Atau Pemprov ambil alih.

"Kebijakan bus sekolah menjadi prioritas untuk dituntaskan. Apalagi, Tahun 2016 Pemprov mendapat bantuan 11 unit bus dari Kemenhub. Penggunaannya terlihat belum efektif. Dari 11 bus bantuan tersebut, 5 diberi kepada Pemkot Pangkalpinang dan 6 diberi kepada Kabupaten Belitung," tukasnya.

Menurutnya formulasi awal yang perlu dilakukan oleh Pemprov adalah memetakan kebutuhan bus sekolah setiap kabupaten/kota. Jika sudah dipetakan, langkah berikutnya baru pengadaan bus sekolah tersebut.

"11 unit bus yang sudah tersedia bisa dimanfaatkan lebih awal. Kebutuhan bus lainnya bisa meminta bantuan dari perusahaan BUMN maupun Swasta yang ada di Babel lewat program CSR nya," ujarnya.

Ditambahkannya, pemetaan bus sekolah harus segera dilakukan OPD terkait yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan, mulai dari berapa bus ideal yang dibutuhkan, berapa yang ada sekarang dan berapa kekurangannya.

"Pentingnya persoalan tersebut diambil alih oleh Pemprov karena sejalan dengan misi pak gubernur terpilih dalam bidang pendidikan, yakni penyelenggaraan pendidikan berkualitas, terutama akses menuju ke sekolah tersebut. Apalagi sektor pendidikan merupakan urusan wajib yang dilakukan pemerintah daerah," tutup Bambang.

Penulis: edwardi
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved