Soal Transisi Kepemimpinan, Ini Analisa Ibrahim tentang Sikap Gubernur Terpilih

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada dasarnya adalah kerja rutin dari SKPD dan karenanya RKPD harus berorientasi pada kondisi riil

BANGKAPOS.COM - Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada dasarnya adalah kerja rutin dari SKPD dan karenanya RKPD harus berorientasi pada kondisi riil yang berjalan setiap tahun.

Ketika terjadi transisi kepemimpinan, maka masalah yang muncul berkenaan dengan desain pengembangan.

Perencanaan pembangunan berjalan secara kronologik, tidak bisa diatur secara taktis seperti dulu.

Sebagai produk birokrasi, tahapannya berjalan secara tertib, meski tentu prosesnya melalui legislasi.

Bahkan, lembaga legislatif pun harus mengalah dengan tahapan yang diatur oleh perangkat perundang-undangan.

"Saya kira, pertama-tama memang tantangan mendasar bagi Gubernur Babel terpilih adalah kekosongan program kerja pada tahun pertama. Sampai saat ini, Erzaldi-Fattah belum dipastikan kapan akan dilantik, sementara proses perencanaan RKPD sudah berjalan tahapannya. Artinya, tentu setelah RKPD 2018 disahkan barulah gubernur baru akan bekerja. Selama 2018, bisa dipastikan bahwa Erzaldi akan menjalankan program kerja yang disusun sebelum ia menjabat," ujar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universita Bangka Belitung (UBB) Dr Ibrahim, Minggu (9/4/2017).

Menurut Pengamat Politik Babel ini, peluangnya ada pada proses tahapan yang secara hulu mungkin diorientasikan pada visi dan misi Gubernur Babel terpilih Erzaldi dalam muatan umum RKPD.

Visi dan misi kepala daerah tentu tetap mengacu pada kondisi eksisting. Regulasinya mengatur demikian, tapi arah program kiranya dapat sedikit banyak meminjam gagasan pada visi dan misi gubernur baru.

Ini secara teknokratis sulit, namun dapat direlevansikan. Pertanyaannya, seberapa fleksibel birokrasi dapat melakukan hal ini, begitu juga dengan proses politik di tingkatan dewan.

Situasi ini tentu tetap menghasilkan kesenjangan, apalagi logikanya adalah logika hukum.

"Tapi begini, saya melihat bahwa sebagai gubernur yang mengawaki unit birokrasi, seorang kepala daerah tidak dapat serta-merta melakukan perubahan frontal terhadap arah pembangunan. Anggaran negara dan tahapan perencanaan serta pengelolaannya sudah diatur secara ketat. Tidak ada superman yang bisa masuk dalam lingkaran birokrasi dan berharap menggeser haluan kapal secara dramatis. Kondisi ini disadari betul oleh Erzaldi yang berpengalaman memimpin. Tak heran, dibalik keberhasilan menjadi pemenang, ada bersitan kegalauan akan kondisi praksis menunaikan janji kampanye yang mungkin tidak semudah pencitraannya," papar Ibrahim.

Editor: Alza Munzi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved