Breaking News:

Ombudsman Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik di Lima Pemda di Babel

Penilaian tersebut akan dilakukan serentak secara nasional di wilayah di 34 provinsi terhadap Pemprov, Pemkab dan Pemkot

Penulis: Iwan Satriawan | Editor: Iwan Satriawan
Pos Belitung / Dede Suhendar
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Babel, Jumli Jamaluddin 

BANGKAPOS.COM--Ombudsman RI akan melakukan Observasi Kepatuhan tterhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di 5 Pemda di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 ini.

Penilaian tersebut akan dilakukan serentak secara nasional di wilayah di 34 provinsi terhadap Pemprov, Pemkab dan Pemkot yang menjadi sampel observasi yang dilakukan oleh Ombudsman RI.

Diharapkan pemenuhan standar pelayanan publik di pemda memiliki kepatuhan tinggi atau masuk dalam zona hijau.

Untuk penilaian itu rencananya pada awal Juni 2017 ombudsman akan mulai lakukan penilaian.

Paling lambat tanggal 28 april 2017, pemda yang menjadi sasaran penilaian sudah mengirimkan data produk layanannya.

"Pemenuhan standar layanan publik merupakan bagian dari upaya pencegahan terjadinya maladministrasi atau penyimpangan terhadap pelayanan publik," ungkap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Babel, Jumli Jamaluddin, Minggu (16/4/2017).

Ia menjelaskan, Untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik tentunya dimulai dari kewajiban pemenuhan standar layanannya di setiap SKPD/OPD maupun di unit-unit pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemda.

Ada 3 hal pokok yg menjadi instrumen penting dan yang sangat efektif yang harus dipenuhi oleh pemda sebagai penyelenggara layanan publik, yaitu, 1. Standar Pelayanan, 2. Maklumat Pelayanan dan 3. Saluran & pengelolaan pengaduan masyarakat.

"Sebelum melakukan observasi tersebut maka Ombudsman RI melakukan kegiatan pendampingan bagi 5 pemda yg dijadikan sampel atau yang akan di observasi," ujar Jumli.

Kegiatan worksop untuk pendampingan di gelar di hotel Aryaduta Palembang tanggal 12 lalu dan di buka oleh Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih.

Kegiatan worksop diikuti oleh 5 pemda dari provinsi, kabupaten dan kota dari wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Lampung.

Untuk Bangka Belitung sendiri, 5 pemda yg akan di observasi hadir semua yaitu Pemkot Pangkalpinang, Pemkab Bangka, Pemkab Belitung, Pemkab Bangka Barat dan Pemkab Belitung Timur.

" Ada 15 peserta utusan dari Bangka Belitung, masing-masing dari Inspektorat, Biro Organisasi dan Tata Laksana, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu," ungkap Jumli.

Lebihlanjut ia mengatakan, sekurang-kurangnya ada 14 Komponen pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik pada pemerintah, diantaranya dasar hukum, persyaratan, mekanisme dan prosedur, jangka waktu layanan, biaya atau tarif layanan, sarana, prasarana atau fasilitas, produk atau jenis layanan, maklumat atau janji layanan, pengelolaan pengaduan, atribut, visi dan misi serta motto layanan, pelayanan berkebutuhan khusus, sistim informasi pelayanan, evaluasi kinerja, indek kepuasan masyarakat.

"Dengan adanya pendampingan tersebut Ombudsman RI Babel berharap pemda bisa memenuhi komponen standar pelayanan sesuai UU pelayanan publik, dapat mengenal komponen indikator yang akan dinilai oleh Ombudsman RI melalui penerapan standar pelayanan sesuai UU pelayanan publik tersebut dan sudah dapat dipetakan produk layanan administratif yang diselenggarakan oleh pemda pasca diberlakukannya PP 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah," pungkas Jumli.(*)

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved