Soal Royalti Timah, Bakuda Babel Hanya Terima Laporan Penerimaan

Nyaris tak terdengar lagi kabar penanganan perkara kasus dugaan penyimpangan royalti timah oleh pihak kejaksaan di daerah.

bangkapos.com/dok
Kepala Badan Keuangan Babel, Fery Apriyanto 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Nyaris tak terdengar lagi kabar penanganan perkara kasus dugaan penyimpangan royalti timah oleh pihak kejaksaan di daerah.

Padahal sebelumnya pihak Kejaksaan Tinggi provinsi Bangka Belitung (Kejati Babel) sejak kepemipinan Hidayatulah dan pada tahun 2015 ketika Agus Riswanto masih menjabat selaku Kajati Babel sempat 'membidik' kasus royalti timah hingga sejumlah pengusaha perusahaan peleburan biji timah (semelter) di pulau Bangka kabarnya sempat dipanggil pihak Kejati Babel.

Bahkan baru-baru ini pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) sempat mendapatkan temuan adanya dugaan kebocoran penerimaan negara dari kegiatan perdagangan timah hingga mencapai angka sebesar Rp 68,9 triliun.

Dari angka tersebut pihak ICW mengindikasikan adanya dugaan kerugian negara khususnya kewajiban royalti timah sebesar Rp 2 trilliun dan PPh badan sebesar Rp 3,6 triliun.

Sementara informasi yang berhasil dihimpun bangkapos.com di lapangan menyebutkan satu diantara perusahaan smelter yang ada di pulau Bangka diduga 'menunggak' kewajiban royalti hingga mencapai angka sebesar Rp 57 milyar.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) provinsi Bangka Belitung, Feri Apriyanto dikonfirmasi mengatakan pihaknya tak menerima laporan soal data nama-nama perusahaan smelter yang membayar kewajiban royalti timah.

"Justru kita hanya mendapat laporan soal pembagian hasil dari royalti timah saja dari pihak Kementerian Keuangan," kata Fery Apriyanto saat dihubungi melalui nomor ponselnya, Rabu (10/5/2017) siang.

Namun sebaliknya ia menyarankan agar menanyakan persoalan data perusahaan semelter di pulau Bangka yang membayar royalti timah itu ke intansi terkait (Dinas Pertambangan & Energ atau Distamben provinsi Bangka Belitung.

Meski begitu menurut Fery pendapatan daerah Provinsi Babel dari hasil pembagian royalti timah dalam dua tahun terakhir yakni sebesar Rp 109.778.412.266,- (penerimaan royalti pada tahun 2015).

"Sedangkan penerimaan royalti timah pada tahun 2016 mencapai angka sebesar Rp 66.447.673.391," terangnya.

Sayangnya Kepala Distamben provinsi Babel, Suranto Wibowo saat hendak ditemui di kantornya, Rabu (10/5/2017) siang sekitar pukul 14.00 wib tidak berada di tempat. Begitu pula ketika bangkapos.com mencoba menemui Kasi Pengelolaan Produksi & Penerimaan Negara Distamben Provinsi Babel, Edward ST pada waktu sama pula namun yang bersangkutan pun tak berada di tempat.

Sementara Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi provinsi Babel, Roy Arland SH MH saat dikonfirmasi melalui pesan elektronik (whatsapp/WA), Rabu (10/5/2017) siang namun Roy mengaku jika dirinya belum mengetahui pihak Kejati Babel sebelumnya sempat membidik kasus dugaaan penyelewengan dana royalti timah.

"Saya belum tahu. Saya cek dulu dan nanti saya kabari lagi," jawab Roy singkat dalam pesan WA saat itu.

Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved