Istilah Royalti Tambang Sudah Ada Sejak Zaman Belanda

Istilah 'royalti tambang' sesungguhnya telah ada sejak zaman negara indonesia masih dijajah Belanda.

Balok Timah 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Istilah 'royalti tambang' sesungguhnya telah ada sejak zaman negara indonesia masih dijajah Belanda. Bahkan sejak kegiatan pertambangan biji timah di pulau Bangka dikuasai oleh Belanda.

"Jadi sejak zaman penjajahan Belanda istilah royalti itu sudah ada waktu itu aturan mainnya setiap masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan pasir timah wajib membayar royalti," kata Kabid Pertambangan & Mineral Logam, Dinas Pertambangan & Energi (Distamben) provinsi Bangka Belitung, Erman Budiman ditemui di ruang kerjanya, Selasa (16/5/2017).

Dijelaskannya lebih lanjut, royalti itu sendiri menurutnya wajib dibayar setelah pelaku usaha tambang melakukan transaksi penjualan atas produk yang dihasilkan atau produk yang bersumber dari mineral tambang.

"Sementara di negara kita royalti itu dikenal dengan sebutan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak--red)," terangnya.

Dari setiap kewajiban pembayaran royalti khususnya di sektor pertambangan oleh para perusahaan pertambangan yang bergerak di bidang peleburan biji timah (semelter) yang ada di wilayah provinsi Bangka Belitung disetor langsung ke kas negara.

"Selanjutnya dari penyetoran ke kas negara ke pusat itu dari hasil PNBP termasuk penerimaan dari royalti tambang itu nantinya dibagikan ke daerah-daerah," katanya.

Prosedural atau tahapan pengenaan wajib bayar royalti khususnya timah dilakukan di saat pihak perusahaan semelter atau pihak PT Tiimah hendak melakukan kegiatan pengiriman balok timah.

"Sebelum melakukan pengiriman barang atau timah untuk kepentingan ekspor ke luar maka terlebih dahulu diwajibkan membayar royalti setelah itu barulah dilakukan verifikasi oleh perusahaan yang berwenang yakni PT Surveyor Indonesia dan PT Sucopindo," jelasnya.

"Nah dalam pembagian royalti timah itu dilakukan oleh pihak pusat atau kementerian keuangan dimana pembagiannya 16 % (persen--red) untuk pemerintah provinsi Babel dan 20 % untuk pusat. Sedangkan untuk daerah penghasil atau kabupaten-kabupaten di Babel sebagai daerah penghasil juga akan dibagikan pula dalam prosentase yang sudah ditetapkan," terang Erman.

Halaman
123
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved