Berita Acara Verifikasi Ekspor Timah Harus Mencantumkan Nilai Royalti

Maka ada aturan mainnya sehingga ada lembaran berita acara verifikasi ekspor timah yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah provinsi

bangkapos/ryan agusta
Inilah contoh lembaran formulir berita acara verifikasi ekspor timah 

Laporan wartawan Bangka Pos Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Untuk verifikasi ekspor timah harus mencantumkan nilai royalti timah yang diisi petugas verifikasi

Bila merujuk kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/7/2015 tentang ketentuan ekspor timah, dan dalam ketentuannya sesuai dengan surat keputusan gubernur Bangka Belitung Nomor 543.1/717/2015, perihal verifikasi ekspor timah.

"Maka ada aturan mainnya sehingga ada lembaran berita acara verifikasi ekspor timah yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah provinsi Bangka Belitung harus diisi termasuk di dalam lembaran berita acara itu tercantum pula nilai royalti timah yang harus diisi petugas verifikasi," kata Kasi Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Bangka Belitung, Mohamad Sahirin didampingi sekretaris Disperindag Provinsi Bangka Belitung, M Ayub, Jumat (2/6/20/2017).

Sementara selaku petugas verifikasi ekspor timah batangan tersebut yakni pihak-pihak yang berkompeten di lingkungan internal institusi terkait pemerintah daerah, namun dalam pelaksanaan verifikasi ekspor timah tetap bekerjasama dengan pihak lembaga verifikasi independen PT Surveyor Indonesia atau PT Sucopindo.

Namun sayangnya dalam kenyataan justru tak berjalan sesuai harapan atau aturan dan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/7/2015 tentang ketentuan ekspor timah.

Selain itu dalam lembar berita acara verifikasi ekspor timah batangan ditegaskan Mohamad Sahirin terdapat pula kolom jumlah tonase atau kontainer timah batangan yang hendak diekspor tersebut.

"Jadi itu sesungguhnya fungsi atau kewenangan petugas atau tim verifikasi ekspor timah yang dibentuk yang juga selaku pengawasan terhadap kegiatan ekspor timah dari pulau Bangka," tegasnya.

Namun yang sangat disesalkanya justru sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2015 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/7/2015 tentang ketentuan ekspor timah, justru sebaliknya malah diabaikan oleh pihak-pihak terkait termasuk pihak Bea & Cukai maupun aparat kepolisian maupun aparat penegak hukum lainnya, sehingga kondisi dikhawatirkanya sangat rentan terjadi penyimpangan.

"Sederhananya setiap kegiatan ekspor timah dari pulau Bangka haruslah melalui proses verifikasi dari pemerintah daerah khususnya dari intansi yang ditunjuk yakni Disperindag Provinsi Bangka Belitung. Tapi kenyataanya kondisinya tidak demikian di lapangan dan ini sudah berlangsung selama dua tahun terakhir ini," terang Sahirin.

Sebelumnya persoalan royalti timah sempat menjadi sorotan dari berbagai kalangan, bahka pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) sempat mendapatkan temuan adanya dugaan kebocoran penerimaan negara dari kegiatan perdagangan timah hingga mencapai angka sebesar Rp 68,9 triliun.

Dari angka tersebut pihak ICW mengindikasikan adanya dugaan kerugian negara khususnya kewajiban royalti timah sebesar Rp 2 trilliun dan PPh badan sebesar Rp 3,6 triliun.

Dalam berita yang pernah dilansir harian ini sebelumnya jika pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Bangka Belitung (Kejati Babel) pernah membidik sejumlah smelter atau perusahaan peleburan biji timah terkait persoalan royalti timah, namun akhirnya kasus royalti timah dihentikan penyelidikanya tanpa ada alasan jelas dari pihak Kejati Babel.(*)

Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved