Pengumpul Zakat Harus Kantongi SK UPK dari Baznas Kabupaten Bangka

Jika tidak ada SK dari Baznas Kabupaten Bangka maka pengumpulan zakat tersebut dianggap tidak sah berdasarkan peraturan

Pengumpul Zakat Harus Kantongi SK UPK dari Baznas Kabupaten Bangka
nurhayati/bangkapos.com
Rapat penentuan zakat yang dilaksanakan Baznas Kabupaten Bangka, Selasa (6/6/2017) di Masjid Agung Sungailiat. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Ketua Badan amil zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bangka Nasir Hasan, mengatakan, bagi pengurus masjid di KabuPaten Bangka yang akan melakukan pemungutan zakat, harus mengantongi izin dari pejabat yang berwenang dari badan mengelola zakat yakni Baznas Kabupaten Bangka.

Untuk itu pihak Baznas mengeluarkan SK Unit Pengumpulan Zakat atau UPZ kepada para pengurus masjid yang melakukan pengumpulan zakat di Kabupaten Bangka.

Jika tidak ada SK dari Baznas Kabupaten Bangka maka pengumpulan zakat tersebut dianggap tidak sah berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku.

"Baznas mengeluarkan SK untuk masing-masing masjid berbentuk UPZ Unit Pengumpulan Zakat. Kalau tidak, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu dilarang sebetulnya, maka kalau mereka ingin mengurus zakat harus ada SK UPZ. Inilah surat izin yang itu kita keluarkan SK dari Baznas," jelas Nazir kepada bangkapos.com usai rapat penentuan zakat, Selasa (6/6/2017) di Masjid Agung Sungailiat.

Menurutnya, yang berwenang itu ada satu UPZ terdiri dari tiga orang tetapi bagi yang ingin banyak orang untuk gotong royong kumpulkan zakat boleh saja, asalkan memiliki SK UPZ dari Baznas Kabupaten Bangka.

Untuk itu pihaknya sudah mengatur strategi para UPZ harus melapor hasil pengumpulan zakat melaporkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangka.

Data tersebut akan di kumpulkan oleh Baznas Kabupaten Bangka guna dilaporkan ke Baznas pusat.

"Walaupun duitnya tidak dilaporkan kepada baznas mereka cukup melaporkan kepada KUA yang ada di kecamatan masing-masing. Berapa besar yang berzakat yang dikumpulkan, jumlah yang diterima dan seterusnya. Jadi dengan demikian resmi badan zakat dikelola oleh pemerintah," kata Nasir.(*)

Penulis: nurhayati
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved