Huzani Rani Ungkap MA Tolak Kasasi Gubernur Babel, 5 Pejabat Pemprov Dilaporkan ke Polda

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) akhirnya menolak kasasi yang diajukan oleh gubernur

Huzani Rani Ungkap MA Tolak Kasasi Gubernur Babel, 5 Pejabat Pemprov Dilaporkan ke Polda
Bangka Pos/Yudistira Gatra Praja
Mantan Plt Bupati Basel, Huzarni 

Laporan wartawan Bangka Pos Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) akhirnya menolak kasasi yang diajukan oleh gubernur Bangka Belitung (Babel) atas gugatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang dilakukan Huzarni Rani selaku mantan pj bupati Bangka Selatan (Basel) terhadap gubernur Babel saat itu masih dijabat oleh Rustam Effendi terkait penonjoban Huzarni Rani sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Babel (Kadishub Babel).

Ditemui di kediamannya, Minggu (11/6/2017) pagi, Huzarni Rani membenarkan jika putusan MA no.88 K/TUN/2017 tertanggal13 Maret 2017 tersebut telah diterbitkan, dan surat putusan MA itu menolak kasasi gubernur Babel serta mengukuhkan putusan PT TUN Medan No : 149/B/2016/PT TUN MDN, tertanggal 9 Nopember 2016, serta mengukuhkan putusan PTUN Palembang Nonor 11/G/2016/PTUN PLG, tertanggal 16 Juni 2016.

Dalam putusan MA RI yang dimaksudnya itu yakni menyatakan batal obyek sengketa berupa:

1.Skep gubbabel no.188.44/1310/BKD/2015 tgl 28 des 2015 ttg pemberhentian dr jabatan struktural dilingkungan pemerintahan prop kep babel an.drs.H.A.HUzarni Rani, MSi sbg Kadishub prop kep Babel.

2.Surat kep gub kep babel no.188.44/1313/BKD/2015 tgl 28 des 2015 ttg Pengangkatan dan Pemberhentian jabatan tinggi pratama dilingkungan pemerintahan prop kep babel an.Ir.Sarjulianto Dipl.SE sbg Kadishub prop kep Babel.

3.mewajibkan tergugat gub kep babel utk mencabut obyek sengketa berupa Skep gub kep babel no .188.44/1310 /BKD/ 2015 dan Skep gub kep babel no.188.44/1313/BKD/2015 tgl 28 des 2015.

4. Mewajibkan tergugat utk merehabilitasi nama baik penggugat dan mengembalikan penggugat pada kedudukan dan jabatannya semula atau setara.

 Ketika disinggung soal gubernur Babel dapat mengeksekusi putusan MA RI yang sudah inkrah sedangkan saat ini sudah keluar SK pensiun dirinya,  Huzarni mengatakan ia sendiri telah melaporkan 5 pejabat pemprov Babel ke Polda Babel terkait dugaan pemalsuan dokumen dan surat lainnya sehingga SK pensiun tersebut bisa terbit, namun menurut ia jika mengacu pada prinsipnya SK pensiun dirinya itu justru batal dengan sendirinya.

"Karena SK pensiun saya itu terbit melalui proses yang tidak benar dan adanya dugaan pemalsuan dokumen yang saat ini sedang dlm proses penyelidikan oleh polda Babel atas terbit SK pensiun tersebut disamping untuk menghormati putusan MA RI yang sudah inkrah," terang Huzarni.

Halaman
123
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved