Breaking News:

Mendagri Ngaku Tak Bisa Maksimalkan Inspektorat dan APIP Gara-gara KPK Ikut Urusi Rp5-10 Juta

Saya protes ke KPK, kenapa urusan Rp 5 juta-10 juta di kabupaten,KPK turun tangan?" kata Tjahjo, saat berpidato

Editor: Hendra
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017) 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA,  - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memprotes Komisi Pemberantasan Korupsi yang terlalu sibuk mengurusi kasus-kasus korupsi kecil di daerah.

Menurut Tjahjo, seharusnya KPK lebih fokus pada korupsi-korupsi berskala besar.

"Saya protes ke KPK, kenapa urusan Rp 5 juta-10 juta di kabupaten,KPK turun tangan?" kata Tjahjo, saat berpidato dalam acara pemberian penghargaan ke 21 Kepala Daerah berprestasi, di Jakarta, Kamis (15/7/2017).

Baca: Kerja TNI Ikut Cetak Sawah Diprotes Ombudsman, Panglima TNI: Emang Gue Pikirin

Tjahjo mengatakan, dengan gerak KPK yang masuk ke kasus-kasus kecil di daerah, maka peran inspektorat daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi tidak optimal.

"Padahal, yang kami sedang garap peran inspektorat daerah dan APIP," keluh politisi PDI-P ini.

Tjahjo tidak menyebut kasus apa yang dimaksudnya.

Terakhir, KPK melakukan operasi tangkap tangan Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba.

Baca: Investasi Propertinya Bermasalah, Ustaz Yusuf Mansyur Dilaporkan ke Polisi

Barang bukti yang diamankan saat penangkapan adalah Rp 10 Juta rupiah. 

Ssebelumnya, menurut KPK, Parlin Purba sudah terlebih dulu menerima suap Rp 100 juta.

Pasca penangkapan itu, beberapa jaksa mengunggah foto di media sosial. Mereka berfoto sambil memegang sebuah kertas dengan tulisan

"Kami terus bekerja walau anggaran terbatas. Kami tetap semangat walau tanpa pencintraan. Kinerja kami jangan kamu hancurkan dengan #OTTRecehan".

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved