Penggunaan Mobil Dinas Untuk Lebaran Tergantung Kebijakan Bupati

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Bangka Surtam A Amin mengatakan, berdasarkan surat edaran menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi biroktrasi bahwa penggunaan mobil dinas tidak boleh dipakai dalam urusan yang bukan urusan dinas.

Namun diakuinya terkadang memang masih ada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan mobil dinas untuk keperluan di luar yang bukan urusan dinas karena tidak semua kepala OPD memiliki kendaraan pribadi.

"Iya kalau kepala dinas yang punya mobil pribadi. Ini yang tidak punya mobil, macem ku dak punya mobil kadang ku pergilah ke pasar pakai mobil dinas itu dak boleh sebenarnya. Kelihatannya yang ekstrem itu dak boleh misalnya orang dari Jakarta bawa mobil dinas ke Pacitan atau mobil dinas dari Bangka ini dibawa ke Prabumulih tapi misalnya ada kawan yang kepala dinas di Sungailiat terus orang tuanya tinggal di Jebus dia mau pergi ke Jebus tidak punya mobil masak tidak bisa pakai mobil dinas, sedangkan hari-hari biasa juga dia pakai mobil dinas itu," ungkap Surtam kepada bangkapos.com.

Oleh karena itu untuk penggunaan mobil dinas ini menurut Surtam pihaknya belum mendapat arahan dari Bupati Bangka H Tarmizi Saat.

"Misalnya ku tinggal di Sungailiat bersilaturahmi dengan keluarga di Tempilang gak jadi make mobil tuh karena sudah masuk Kabupaten Bangka Barat. Apakah seekstreme itu, mungkin kalau kita masih pakai secara wajar tidak apa-apa," kata Surtam.

Ia tidak mengetahui pasti boleh atau tidak membawa mobil dinas ke luar daerah karena kebijakannya ada pada Bupati Bangka. Pasalnya yang memperboleh boleh atau tidaknya ada ditangan bupati.

"Kalau kata bupati tidak boleh pakai mobil dinas untuk kepentingan lebaran mungkin pada saat open house di rumah bupati apa kami mau naik krito apa (sepeda-red). Bisa saja pilihannya saya tidak pergi ke rumah bupati," ujar Surtam.

Hanya saja ia menyarankan kepada kepala OPD untuk dibawa keluar daerah Bangka jika terlalu jauh mungkin lebih baik tidak menggunakan mobil dinas.

Di singgung mengenai sanksi terhadap kepala OPD yang membawa mobil ke luar Pulau Bangka, Surtam juga menyatakan bahwa itu tergantung kebijakan bupati.

Diakuinya memang untuk efisiensi dan penggunaan mobil dinas ada aturannya tetapi dalam kondisi momen lebaran ini memang tidak semua pemegang kendaraan dinas memiliki mobil pribadi.