HTI dan Ormas Lain Bakal Gugat Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi

Hizbut Tahrir Indonesia akan mengajukan uji materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ke Mahkamah Konstitusi.

HTI dan Ormas Lain Bakal Gugat Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi
Tribunnews.com/ Amriyono Prakoso
Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra 

Alasannya, kebebasan berserikat adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

Norma undang-undang yang mengatur kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan norma UUD yang lebih tinggi kedudukannya.

Selain pertimbangan di atas, Yusril berpendapat, tidak cukup alasan bagi Presiden untuk menerbitkan Perppu sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 45.

"Perppu hanya bisa diterbitkan dalam 'hal ikhwal kegentingan yang memaksa'," ujar pakar hukum tata negara ini.

Tafsir tentang kegentingan yang memaksa itu ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 yang menyebutkan adanya kebutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Namun, undang-undangnya belum ada, atau undang-undangnya ada tapi tidak memadai.

Sementara, waktu sangat mendesak sehingga akan memerlukan waktu yang lama untuk menyusun UU dengan persetujuan DPR.

Menurut Yusril, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ormas itu lengkap mengatur prosedur sanksi administratif sampai pembubaran ormas.

Akan tetapi, pemerintah justru memangkasnya melalui Perppu No 2 Tahun 2017.

Pemangkasan itu di antaranya dengan menghapus kewenangan pengadilan dan memberi kewenangan absolut pada pemerintah untuk secara subjektif menilai adanya alasan yang cukup untuk membubarkan ormas.

Halaman
123
Editor: fitriadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved