Breaking News:

62 Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana Resmi Jadi Pegawai BKKBN Pusat

Serah terima yang disaksikan oleh sekertaris utama BKKBN Novrijal, Sekda Babel Yan Megawandi, dan Kajati Babel

Bangka Pos/Krisyanidayati.
Penandatangan Penyerahan 62 PKB/PKLB dari Kabupaten/Kota menjadi pegawai pusat di Ruang Rapat Pasir Padi, Selasa (25/7). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sebanyak 62 Penyuluh Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) resmi menjadi pegawai pusat  Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) paska penandatangan serah terima dari kabupaten/kota, di ruang rapat Pasir Padi, Selasa (25/7/2017) sore.

Serah terima yang disaksikan oleh sekertaris utama BKKBN Novrijal, Sekda Babel Yan Megawandi, dan Kajati Babel, Happy Hadiastuti.

Novrijal mengatakan  pengalihan status pegawai ini sudah dipersiapkan sejak lama sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014.

"Sejak 2004 PKB/PLKB ini ditempatkan di kabupaten kota, dan saat ini proses pengalihan status pemerintah di pusat, yang dialihkan hanya personil dan dokumen yang lain dikelola di kabupaten kota," katanya.

Ia membeberkan pertumbuhan penduduk di kota pangkalpinang, diatas rata-rata nasional, hal ini akibat dari pembangunan. Pasalnya, pertumbuhan ditentukan dua hal yakni kelahiran dan migrasi.

"Dalam urusan membangun kualitas keluarga, kami intens rapat penanggulangan  bersama instansi terkait, dan kami harap di Babel juga demikian," ujarnya.

Sementara itu, sekretaris daerah Pemprov Babel, Yan Megawandi berharap, para penyuluh yang ada ini sudah memahami karakter masyarakat Babel sehingga bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh.

"Walaupun sudah berpindah jadi pegawai pusat kami yakin penyuluh menguasai persoalan di lapangan, dan kami akan terus bersinergi untuk mewujudkan keluarga yang lebih sejahtera melalui KB dan peningkatan keluarga secara keseluruhan," ujarnya.

Sekda menilai, meskipun pertumbuhan penduduk di Babel relatif tinggi tetapi untuk pola kelahiran diyakininya masih terkendali.

"Tapi kita tak boleh lengah, dan harus menciptakan kebijakan secara terencana menahan laju kelahiran penduduk dan memberikan kesejahteraan," pungkasnya.

Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved