Menteri Jonan Setujui Ide Moratorium Gubernur Babel

melalui bursa Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) perdagangan timah akan berlangsung fair

bangkapos.com/Ardhina Trisila Sakti
Indonesia Tin Confence and Exhibiton 2017", Senin (28/8) di Hotel Sofitel Nusa Dua Bali 

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Igantius Jonan menuturkan melalui bursa Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) perdagangan timah yang dihasilkan dari sumber daya alam (SDA) Indonesia akan berlangsung fair (adil).

Baca: VIDEO: ICDX Gelar Indonesia Tin Confence and Exhibiton 2017

Dikatakan Jonan, Indonesia menjadi produsen dunia terbesar setelah Tiongkok. Keberadaan bursa sebagai cara pemerintah agar tak ada penyelundupan timah ke luar negeri. Penambangan timah secara ilegal dinilai meninggalkan bekas penambangan (kolong) yang tak terurus dan memperburuk lingkungan hidup.

"Kini perusahaan yang ingin mengajukan peningkatan kapasitas pertambangan, rencana kerja produksi pertambangan (RKPP) harus disetujui oleh pemerintah dan diperiksa izin dan amdalnya. Contoh persetujuan izin amdalnya maksimum untuk area 10 juta ton. Maka hanya itu saja yang disetujui sehingga ada proses atau jaminan pasca tambang," jelas Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Igantius Jonan, Senin (28/8).

Disinggung mengenai rencana Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman yang akan mengambil langkah moratorium tak akan memperpanjang timah, Jonan menyetujui langkah tersebut.

"Kalau ada pertimbangan dari pemerintah daerah dan Gubernur soal rencana penertiban baru karena memang merasa sudah cukup dan tidak bisa mengendalikan keselamatan dan lingkungan hidup soal kegiatan pasca timah silahkan moratorium. Sebaiknya dibicarakan dengan asosiasi terkait," ujar Jonan.

Penulis: Ardhina Trisila Sakti
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved