DPRD Kabupaten Bangka Setujui APBD Perubahan, Fraksi Berikan Catatan Untuk Bupati

Delapan fraksi di DPRD Kabupaten Bangka menyetujui dan mengesahkan APBD Perubahan 2017

DPRD Kabupaten Bangka Setujui APBD Perubahan, Fraksi Berikan Catatan Untuk Bupati
Istimewa
Bupati Bangka Tarmizi HS bersalaman dengan pimpinan DPRD Bangka. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Delapan fraksi di DPRD Kabupaten Bangka menyetujui dan mengesahkan APBD Perubahan 2017 di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bangka, Kamis (31/8).

Rapat paripurna yang di­pimpin Ketua DPRD Kabupaten Parulian Napitupulu ini dihadiri 29 orang dan enam anggota dewan yang tidak hadir. Namun ada beberapa catatan yang diberikan Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, PPP, Nasdem, Gerindra, Hanura, dan PAS tersebut mengenai APBD Perubahan 2017 yang disetujui oleh Anggota dan Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka.

Pada kesempatan ini Fraksi PDIP dengan juru bicara Iskandar menyarankan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Bangka tetap komitmen memegang teguh pencapaian target kegiatan dan program yang disepakati bersama.

Fraksi berlambang banteng dengan moncong putih ini juga minta birokrasi melayani publik yang menjadi kunci kesuksesan dan keberkahan dalam pengunaan anggaran.

“Kami menyarankan bupati dan SKPD memaksimalkan penggunaan anggaran dan memaksimalkan penyerapan anggaran, tidak menghabiskan anggaran. Anggaran yang digunakan memberikan dampak yang bermanfaat untuk masyarakat. Belanja daerah yang mengikat harus betul-betul untuk kepen­tingan rakyat kecil,” pinta Iskandar.

Dia juga mengkritisi pe­nempatan pengelolaan sampah di Pasar Inpres yang dinilai tidak sesuai dengan penempatan dan kepenti­ngan masyarakat Sungailiat.

Sedangkan dari Fraksi Golkar yang dibacakan Tjindrajana menilai APBD Perubahan 2017 yang dibahas bersama tim anggaran Pemkab Bangka dan DPRD sudah memenuhi aspek yuridis sesuai Permendagri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Diakuinya memang ada keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan dan pergeseran keuangan di OPD terkait adanya kebijakan pemerintah pusat provinsi dan kabupaten.

Sementara itu Fraksi PPP melalui juru bicaranya Amzahri menilai, perubahan dari sektor pajak dan retribusi terjadi peningkatan yang signifikan.

“Dana perimba­ngan mengalami penurunan di atas Rp 5 miliar diakibatkan telah terjadi penurunan sektor pajak provinsi dan lainnya,” jelas Amzahri.

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved