Produsen dan Distributor Pupuk Resmi Diawasi Pemerintah

Kita berharap agar peredaran pupuk di Babel itu disesuaikan dengan peraturan yang ada. Jangan sampai terulang

Produsen dan  Distributor Pupuk Resmi Diawasi Pemerintah
Ist
24 pihak ketiga yang terdiri dari produsen dan distributor, Kamis (7/9) menandatangani surat pernyataan di Dinas Pertanian Babel. 

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Sebanyak 24 pihak ketiga yang terdiri dari produsen dan distributor, Kamis (7/9) menandatangani surat pernyataan untuk memenuhi peraturan Permenpan nomor 43 tentang pupuk anorganik dan Permenpan nomor 70 tentang pupuk organik.

Penandatanganan ini disaksikan oleh tim satgas pangan, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Babel.

Dalam pernyataan ini tersirat prosedur baru, pihak ketiga harus melaporkan pengadaan pupuk yang masuk ke Bangka Belitung melalui Dinas Pertanian Bangka Belitung.

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tony Batubara mengakui selama ini tak ada pengawasan yang dilakukan terhadap pupuk yang dijual non subsidi. Adapun pengawasan hanya ada pada pupuk subsidi bersama jajaran penegak hukum.

"Kita berharap agar peredaran pupuk di Babel itu disesuaikan dengan peraturan yang ada. Jangan sampai terulang kembali penangkapan distributor (jual pupuk palsu). Tandatangan surat pernyataan ini juga saran dari pihak ketiga agar mereka gak waswas dalam bergerak, ini juga menguntungkan petani," ujar Tony Batubara saat ditemui Bangka Pos.

Pihak ketiga wajib memberi informasi pengadaan pupuk yang masuk ke Babel dengan memberi informasi kategori pupuk dan izin edar.

Pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisik akan dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Babel dan Bea Cukai.

Sebabnya tim satgas pangan yang mendapat data pupuk masuk dari pelabuhan Pangkalbalam turut melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian guna mengecek persamaan data.

"Ini kan non subsidi jadi bebas, sanking bebas jadi kebablasan. Sanksi bagi yang melanggar kesepakatan ini bisa ke sanksi hukum," terangnya.

Diketahui 24 peserta pihak ketiga yang hadir menandatangani surat pernyataan ini dari distributor lokal Bangka Belitung dan produsen dari Jakarta dan Gresik.(*)

Penulis: Ardhina Trisila Sakti
Editor: Iwan Satriawan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved