Erzaldi Punya Cara Jitu Melindungi Nasib Penambang Kecil

Gebrakan kembali dilakukan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan. Untuk menjamin dan melindungi penambang kecil

Erzaldi Punya Cara Jitu Melindungi Nasib Penambang Kecil
bangkapos.com/dok
Sosialisasi Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Kapolda Brigjen Pol Syaiful Zachri , Bupati Bangka Barat H Parhan Ali, Kapolres AKBP Hendro Kusmayadi menghadiri sosialisasi dan penyerahan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di lapangan bola kantor Camat Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Senin (23/10/2017) siang. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Gebrakan kembali dilakukan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan. Untuk menjamin dan melindungi penambang kecil di wilayah Bangka Belitung, Gubernur Erzaldi membagikan 1.200 Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada penambang mikro, Senin (23/10/2017).

Program ini disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Penandatangan nota Pergub ini dilakukan di Desa Jebus, Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Agenda tersebut sekaligus diramaikan dengan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada 30 orang penambang secara simbolik.

“Dengan adanya IPR ini dapat memberikan jaminan kepada masyarakat kita untuk menambang dengan benar, aman, tidak perlu khawatir dan takut, karena sudah legal, silahkan menambang sesuai dengan aturannya dan ikuti apa yang telah menjadi ketentuan perusahaan,” kata Erzaldi.

Pemberian izin tambang ini bakal berkesinambungan. Sejauh ini, Erzaldi telah memberikan sertifikasi penambangan untuk 1.200 penambang kecil di lahan garapan seluas 3000 hektar. Luas wilayah garapan ini diberikan secara proposional, seusai jumlah penambang. Selain itu, penambang akan dibatasi untuk melakukan aktivitas penambangan.

“Apabila perseorangan maka luas wilayah yang diperbolehkan yaitu satu hektar, lain halnya dengan kelompok masyarakat yang terdiri dari lima orang memanfaatkan lahan tambang, maka luas wilayah garapan bisa mencapai lima hektar. Koperasi pun dapat mengelola tambang timah dengan luas wilayah mencapai 10 hektar. Izin Pertambangan Rakyat diberikan untuk jangka waktu paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali,” jelas Erzaldi.

Disisi lain, kata Erzaldi, kepada para penambang diberikan NPWP pajaknya dan sekaligus sudah diangkat menjadi anggota koperasi di desa. Masyarakat, kata Erzaldi, bisa mengajukan permohonan penambangan kepada Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

“ Tapi, sebelumnya para pemohon wajib melengkapi persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan finansial,” kata dia.

Persyaratan administrasi yang dimaksud adalah rekomendasi persetujuan IPR yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota, lalu mendapatkan dokumen lingkungan yang telah disetujui, surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengelolaan lingkungan dan juga kesanggupan melaksanakan reklamasi, surat pernyataan kesanggupan membayar iuran tetap dan pajak daerah, serta beberapa persyaratan lain berupa pelaksanaan penambangan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam persyaratan teknis memuat paling sedikit mengenai tiga hal.

Pertama, maksimal kedalaman sumur 25 meter. Kedua, menggunakan peralatan pompa mekanik dengan jumlah tenaga maksimal 25 Horse Power dan ketiga adalah tidak adanya penggunaan alat berat dan bahan peledak. (*)

Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved