Gubernur Erzaldi Bagi-bagi Izin Tambang Rakyat, Ini Syaratnya

"Syarat teknis maksimal kedalaman sumur 25 meter, tidak adanya penggunaan alat berat dan bahan peledak,"

Gubernur Erzaldi Bagi-bagi Izin Tambang Rakyat, Ini Syaratnya
Bangka pos Anthoni
Sosialisasi Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman, Kapolda Brigjen Pol Syaiful Zachri , Bupati Bangka Barat H Parhan Ali, Kapolres AKBP Hendro Kusmayadi menghadiri sosialisasi dan penyerahan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di lapangan bola kantor Camat Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Senin (23/10/2017) siang. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memulai sosialisasi dan penyerahan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Senin (23/10/2017). Dalam kegiatan yang di Lapangan Bola Kantor Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat (Babar) itu, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman menyerahkan 30 IPR kepada masyarakat setempat.

"Untuk di Babar baru 30 warga dan pelaku usaha tambang yang menerima IPR. Target 1.200 IPR. Ditargetkan secepatnya rampung. Jadi dalam hal ini siapa yang cepat mengajukan administrasi IPR itu lebih baik," kata Erzaldi, Senin (23/10/2017) siang.

Kegiatan sosialsiasi turut dihadiri Kapolda Babel Brigjen Pol Syaiful Zachri, Bupati Bangka Barat Parhan Ali, Kapolres Babar AKBP Hendro Kusmayadi, dan Sekda Babar, Yunan Helmi.

Ada juga Kapolsek Jebus Kompol Alam Bawono, Kepala ESDM Babel Suranto, Danpos TNI Jebus Peltu Lazuardi, dan perwakilan PT Bangka Tin Industry.

Erzaldi menyebut sosialisasi dan penyerahan IPR bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat, khususnya Bangka Barat, untuk menggelola galian mineral timah secara arif dan bijaksana sesuai aturan yang berlaku.

Dengan ini diharapkan masyarakat dapat berperan aktif di dalam mengelola sumber daya mineral, khususnya pasir timah di daerahnya senidiri sesuai amanat Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Yang pada muara akan menciptkan kesejahteraan, bagi masyarakat," kata Erzaldi.

Untuk itu menurut Erzaldi, perlu kerjasama yang optimal dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, unsur muspida, unsur non pemerintah serta semua pihak yang memiliki kepedulian terhadapat pengelolaan pertambangan.

"Sehingga meski terbatas manfaatnya banyak. Lingkungan tidak rusak, mengurangi konflik sosial dan tentunya meningkakat PAD," ujarnya.
'Alat berat dilarang

Untuk mendapatkan IPR, pemohon mengajukan surat kepada Kepala DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) provinsi Babel.

Halaman
1234
Editor: teddymalaka
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved