Sejak Berdiri 2006, BUMD B3S Minus Kontribusi PAD

Arka'a Ahmad Agin mengakui selama beroperasi BUMD B3S berstatus minus dalam perannya berkontribusi

Sejak Berdiri 2006, BUMD B3S Minus Kontribusi PAD
bangkapos.com/Ardhina Trisila Sakti
kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bumi Bangka Belitung Sejahtera (B3S) yang berlokasi di Perumahan Taman Kota, Air Itam Pangkalpinang 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bumi Bangka Belitung Sejahtera (B3S), Kamis (26/10) yang berlokasi di Perumahan Taman Kota, Air Itam Pangkalpinang tampak terlihat sepi, saat dikunjungi Bangka Pos.

Kantor ini berada di kompleks perumahan namun masih terlihat berbeda diantara bangunan rumah lain karena terpampang gambar peta Kepulauan Bangka Belitung dan nama BUMD yang tertempel di dinding teras.

BUMD B3S berdiri sejak 2006 dengan tujuh orang pemimpin yang silih berganti. Pelaksana Harian (Plt) B3S, Arka'a Ahmad Agin mengakui selama beroperasi BUMD B3S berstatus minus dalam perannya berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Babel.

"Sebelumnya core bisnis (bisnis utama) B3S belum terfokus. Namun kalau sekarang (2016) kita gak pusing lagi soal dana karena kita bermitra dengan PT.Timah,"jelas Arka'a yang sedang dinas luar ke Muntok Bangka Barat saat dihubungi Bangka Pos.

Sebagai Plh B3S sejak 2016 dan salah satu kandidat Direktur Utama BUMD B3S 2017 dikatakan Arka'a BUMN ini tidak lagi merecoki anggaran dari pemerintah namun melakukan kemitraan dengan PT.Timah. Pasalnya BUMN B3S fokus mengelola izin usaha pertambangan (IUP) PT.Timah yang digarap oleh masyarakat dengan aturan legal.

Saham BUMD B3S dimiliki oleh 99 persen pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 1 persen swasta ini kemungkinan akan menggarap mineral ikutan dan lada.

"Saya rasa ada target yang akan diperkuat nantinya. Tidak perlu merecoki duit daerah untuk pengelolaan. Dari kemitraan masyarakat dan PT.Timah, BUMD bisa mandiri,"tambahnya.

Menurut Arka'a saat ini masyarakat membutuhkan kepastian legal dalam menambang. Dikatakannya, sekarang masyarakat yang melakukan tambang darat sudah memiliki tujuh surat perintah kerja dari PT.Timah sesuai arahan Presiden.

"Kalau dilihat hasil timah di Bangka luar biasa, tujuan adanya kemitraan dengan PT.Timah dan pembinaan program pasca tambang reklamasi nantinya agar pengelolaan (hasil SDA) terukur jelas,"tutupnya.

Penulis: Ardhina Trisila Sakti
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved