Soal Pemasangan Spanduk, Ada Balon Walikota yang Mau Bayar Pajak Kalau Dipungut Biaya

Setelah sebelumnya sempat mengelar razia dan penertiban spanduk, reklame dan sejenisnya beberapa waktu lalu.

bangkapos.com/Zulkodri
Spanduk berbau pencitraan sekakigus sosialisasi yang terpasang di Pasar Pagi Kota Pangkalpinang, Kamis (26/10/2017). 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Setelah sebelumnya sempat mengelar razia dan penertiban spanduk, reklame dan sejenisnya beberapa waktu lalu.

Badan Keuangan daerah Kota Pangkalpinang berkoordinasi dengan instansi lainnya kembali akan melakukan razia dan penertiban reklame yang bersifat komersil.

Razia dan penertiban sendiri rencananya akan dilaksanakan, mulai Senin (30/10/2017).

Kepala Bakueda Kota Pangkalpinang, Agus Fendi melalui Kabid Pendapatan, Sri Handayani kepada bangkapos.com, Kamis (26/10/2017) mengatakan setelah sempat terhenti penertiban dan razia spanduk dan reklame liar beberapa waktu lalu, kembali pihaknya akan melakukan hal serupa yakni di seputaran kawasan Jl Depati Hamzah dan di Jl Solihin Gp Sungai Selan.

" Hasil dari penertiban reklame kita 26 September lalu, ada 183 spanduk atau reklame dan sejenisnya yang kita amankan. Karena pemilik toko, tidak mau membayar dengan alasan spanduk atau reklame itu dari sponsor. Selain itu banyak juga alasannya tidak ada sosialisasi. Makanya kita sekaligus umumkan Senin kita akan kembali melakukan penertiban," ujarnya.

Dikatakan Hani untuk pajak reklame sendiri, Kota Pangkalpinang, sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp 3 miliar.

" Untuk pajak reklame kita sudah mencapai target pencapaiannya sudah 107,05 persen atau sudah Rp 3.211. 404.480. Sebelumnya target pajak reklame kita di 2016 sebesar Rp 2.6 miliar terealisasi Rp 3. 472.801.379," ungkap Handayani.

Saat disinggung, bagaimana dengan spanduk, baleho atau sejenisnya yang saat ini, marak terpasang terkait dengan pemilukada di Kota Pangkalpinang. Apakah juga dikenakan pajak atau biaya?. Diakui Handayani sejumlah masyarakat juga ada yang mempertanyakan hal tersebut, bahkan beberapa balon yang memasang spanduk atau baleho sempat mendatangi kantor mereka menanyakan soal tersebut, dan siap membayar pajak apabila dikenai biaya.

" Yang jadi persoalan berdasarkan UU no 28 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Perda no 24 2010, tentang pajak reklame, tidak di atur dan dijelaskan soal spanduk yang seperti itu. Sehingga definisinya masih belum jelas. Sebab yang dipungut biaya adalah yang sifatnya komersil dan ada produknya. Makanya kita juga masih binggung. Kalau nanti kita pungut, takut menyalahkan, jadi kita lihat saja, kebijakan atau aturannya seperti apa," jelas Handayani.

Penulis: zulkodri
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved