Breaking News:

Tambang Pasir dan TI Rajuk di Bumi Perkemahan Rugikan Daerah

Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian menyesalkan penambangan pasir dan tambang ilegal rajuk di Kawasan Bumi Perkemahan

bangkapos.com/Nurhayati
Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian didampingi Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Hendra Yunus dan Kabid Perundang-Undangan Satpol PP Kabupaten Bangka Achmad Suherman, saat menyambangi penambangan pasir, Rabu (1/11/2017) di Kawasan Bumi Perkemahan Eks Tambang 23 Sungailiat. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian menyesalkan penambangan pasir dan tambang ilegal rajuk di Kawasan Bumi Perkemahan di Eks Tambang 23 Lingkungan Tunas Kelapa Kelurahan Parit Padang Sungailiat.

Pasalnya penambangan ini telah menghancurkan aset milik Pemkab Bangka, tidak mengantongi izin dan telah banyak merugikan daerah karena tidak membayar pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

Padahal aktivitas penambangan sudah cukup lama hampir satu tahun lebih. Bahkan menurut seorang warga yang ditemui di lokasi penambangan alat berat beroperasi mengeruk pasir bekerja pagi, siang, malam hingga pagi kembali hampir 24 jam.

Sedangkan truk yang mengangkut pasir dalam sehari bisa 100 kali dengan harga jual pasir per truk sebesar Rp 100.000.

"Coba hitung saja sekarang begini pajak penambangan galian c atau bukan logam yang memiliki perdanya, per meter kubik nya sebesar Rp 6.000 dikali satu truk sekitar 6 meter kubik berarti Rp 36.000. Dikali 100 truk sehari bisa Rp 3.600.000," sesal Parulian didampingi Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Hendra Yunus dan Kabid Perundang-Undangan Satpol PP Kabupaten Bangka Achmad Suherman, Rabu (1/11/2017) di Kawasan Bumi Perkemahan Eks Tambang 23 Sungailiat.

Menurutnya, itu perkiraan besarnya kerugian penerimaan Pemkab Bangka dari penambangan pasir yang dilakukan pihak pengelola penambangan pasir selama satu hari. Jika operasional tambang pasir ilegal ini beroperasi sebulan hingga satu tahun kerugian daerah sangat besar bisa ratusan rupiah hingga milyaran apalagi hancurnya kawasan bumi perkemahan.

"Kalau ini berjalan per minggu, per bulan bahkan tahun kalikan saja yang harusnya devisa untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Bangka ternyata hal itu hilang," ungkap Parulian.

Untuk itu ia mengharapkan Satpol PP Kabupaten Bangka menjaga peraturan daerah (perda) yang ada karena tugas mereka mengamankan perda daerah.

Menurutnya, pembangunan di daerah ada karena berasal dari pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi dipungut pemerintah daerah.

Diakui politisi PDIP ini bahwa kerugian negara sangat besar dengan adanya penambangan pasir dan TI ilegal tersebut.

"Saya juga tidak tahu mereka tidak mau mengaku ke mana pasir itu di angkut atau dibawa. Kita tanyakan izin galian C nya juga tidak ada. Baru mau diurus. Kalau mau baru mau diurus yang kerja stop tunggu izin yang selesai," tegas Parulian.

Ditegaskan Parulian, aksi penyetopan yang mereka lakukan bukan tidak suka dengan adanya penambangan tetapi pihak penambang harus menambang secara legal sesuai dengan izin yang berlaku.

Untuk itu karena tidak memiliki izin di minta tim Satpol PP Kabupaten Bangka melakukan penertiban dengan berkoordinasi bersama pihak TNI/Polri.

Penulis: nurhayati
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved