Breaking News:

Terungkap, Menteri Tak Delegasikan IPR, Hanya RTRW Beltim yang Menyebutkan WPR

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tersebut dinilai tidak mendelegasikan penerbitan IPR kepada gubernur.

Editor: Teddy Malaka
Bangka Pos/ M Ismunadi
Penambang rakyat di kawasan eks Kontrak Karya PT Koba Tin. 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1095 K/30/MEM/2014 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau disebut menjadi dasar penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Bangka Belitung.

Namun keputusan menteri yang menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tersebut dinilai tidak mendelegasikan penerbitan IPR kepada gubernur.

Demikian disampaikan Pengamat Pertimahan Babel, Teddy Marbinanda saat berbincang-bincang dengan Bangka Pos, Rabu (1/11/2017) sore.

Menurutnya, hal itu tercantum jelas di diktum ketiga dalam Kepmen ESD Nomor 1095 K/30/MEM/2014.

“Tidak ada poin yg menyebutkan penetapan WPR di sini dapat menjadi dasar penerbitan IPR. Tegas tidak ada pendelegasian kewenangan untuk penerbitan IPR,” kata Teddy.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Provinsi Kepulauan Babel, Erzaldi Rosman menyerahkan 30 IPR kepada warga di Kabupaten Bangka Barat. Rencananya bakal ada 1.200 IPR yang diberikan kepada warga di daerah itu.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Babel, Suranto Wibowo mengatakan gubernur menerbitkan IPR setelah kewenangan bupati dicabut untuk melakukan hal yang sama. Penerbitan IPR pun dilakukan setelah ada keputusan menteri terkait penetapan 19.000 hektare lahan di Babel menjadi WPR.

“Kalau WPR-nya enggak sesuai aturan, enggak mungkin dikeluarkan menteri WPR-nya,” kata Suranto belum lama ini.

Suranto mengatakan IPR yang diberikan ke warga hanya berlaku tiga tahun.

Setelah itu, akan ada evaluasi untuk kelanjutan izin yang membuat masyarakat dapat menambang secara legal tersebut.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved