Kisruh Tambang Laut Babel, Gubernur Harus Patuhi Edaran Menteri KP Soal Moratorium Tambang

Dengan peninjauan kembali izin lingkungan maka otomatis pemberhentian sementara aktifitas pertambangan wajib dilakukan

Kisruh Tambang Laut Babel, Gubernur Harus Patuhi Edaran Menteri KP Soal Moratorium Tambang
ist
DPRD Babel melakukan kunjungan dan konsultasi ke Kementrian Kelautan dan Perikanan terkait RZWP3K dan permasalahan tambang laut. Selasa (14/11/2017). 

Dalam pasal 4 ayat 2 juga dijelaskan bahwa Lokasi Rencana Usaha dan atau Kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam hal ini pemanfaatan Ruang laut wajib mengacu pada Peraturan Zonasi Laut atau RZWP3K dimana Babel belum ditetapkan. 

“Maka jika ada penolakan masyarakat setelah kegiatan berlangsung serta bagaimana dasar terbitnya izin lingkungan laut pada saat zonasi belum ada maka hal inilah menjadi dasar kepatutan untuk meninjau kembali proses penyusunan izin lingkungannya yang dulu diterbitkan oleh Gubernur. Inilah salah satu solusinya. Dengan peninjauan kembali izin lingkungan maka otomatis pemberhentian sementara aktifitas pertambangan wajib dilakukan,” jelas Amri.

Dia juga mengatakan agar tetap mengawal proses Perda RZWP3K. Saat ini perda masih dalam proses konsultasi publik dokumentasi awal. Perda RZWP3K sebagai dasar pemberian izin lokasi

“Mudah-mudahan seiring proses penyusunan RZWP3K, Peraturan Pemerintah tentang Izin Lokasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau2 Kecil segera terbit. Di RZWP3K wajib bagi kita menetapkan pembagian pemanfaatan ruang laut secara arif dan bijaksana,” katanya.

Kemudian, tidak mungkin juga semua wilayah laut yang sudah diberikan IUP dijadikan Ruang Pertambangan. Namun perlu kearifan dan bukti-bukti otentik potensi cadangan mineral yang ada di dalamnya.

“Jangan sampai juga mematikan salah satu sektor lainnya semisal, kelautan perikanan, pariwisata, perhubungan laut dan lain-lain. Kami bersepakat bahwa anugrah Tuhan YME yang wajib disyukuri tidak hanya Timah yang ada di Babel saja, namun keindahan alam pantai, laut, potensi ikan juga anugrah yang tak ternilai dari Allah kepada kita. Oleh karenanya wajib kita pelihara dan kita kelola dengan cerdas arif dan bijaksana. Bagaimana pun Laut adalah Masa depan Kita,” ujar Amri.

Karenanya untuk mengawal RWZP3K Babel, maka DPRD khususnya Komisi II akan menyelenggatan FGD mengundang Narasumber Kementerian Kelautan Perikanan. Dalam FGD akan dipaparkan potensi kewilayahan laut, pesisir dan pulau2 laut shg menjadi bahan bagi kami utk menyepakati di awal konsep Dokumen Awal Penetapan Pemanfaat Ruang Laut Babel sebelum dibahas Perdanya oleh DPRD Babel.

“Jadi sudah sepantasnya kami DPRD mendesak Gubernur segera mengambil kebijakan Pemberhentian Sementara sambil menunggu hasil Peninjauan Kembali kelayakan pemenuhan persyaratan atas terbitnya Izin-izin Pertambangan Laut sebagaimana aturan diatas,” kata Amri.

DPRD Babel berharap, Gubernur serius untuk menindaklanjuti edaran Menteri Kelautan dan Perikanan RI untuk Moratorium tambang sampai dengan RWZP3K Babel disahkan.

DPRD Babel juga mendukung upaya Kementerian KP untuk mengingatkan kembali Pemda atas kepatuhan menjalankan Surat Edaran Menteri. Dan berharap diturunkannya Tim Gabungan Terpadu Kementerian atas kisruh pertambangan laut di Babel.

“Terakhir kita berharap Kementerian KP berkoordinasi dengan KPK dalam hal pemberian Rekomendasi CnC terhadap seluruh IUP baik eksisting maupun baru untuk Pembangunan Babel lebih baik,” katanya. (can/*)

Penulis: Hendra
Editor: khamelia
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved