Sistem Bisnis Seperti Inilah yang Disarankan KPPU

Namun bagi yang mengerti substansi kerjaan (KPPU) maka akan sangat tertolong seperti DPRD dan pelaku usaha

Sistem Bisnis Seperti Inilah yang Disarankan KPPU
Bangka Pos/ Ardhina Trisila Sakti
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) hari ini, Rabu (29/11) bertandang ke kantor Harian Bangka Pos Group 

Laporan wartawan Bangka Pos, Ardhina Trisila Sakti

BANGKAPOS.COM, BANGKA- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI) baru pertama kalinya melakukan memorandum of understanding (MOU) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Salah satu tujuan kerjasama antara KPPU dengan pemerintah daerah Babel digadang dapat berpengaruh pada penurunan angka inflasi. 

Berdasarkan data KPPU RI yang disampaikan Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerja Sama Komis Pengawas Persaingan Usaha, Dendy R.Sutrisno hingga kini terdapat 2.300 laporan yang disampaikan masyarakat.

Sebesar 70 persen diantaranya masih didominasi oleh bisnis tender proyek. 

"Point penting dalam MOU kami mengapresiasi pemprov Babel berinisatif menjajaki bersama KPPU untuk pengendalian inflasi. Ini juga untuk membuka akar permasalahan karakter persaingan di Babel. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan competition checklist KPPU," jelas Dendy R.Sutrisno saat kunjungannya bersama tim KPPU di Kantor Bangka Pos Group, Rabu (29/11) 

Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU RI), faktor pendorong inflasi disebabkan antara lain oleh faktor distribusi tidak lancar akibat kendala cuaca dan lambannya kapal pengangkut barang masuk ke pelabuhan.

Menurut mereka pula perlu dilihat berapa banyak distributor yang mengambil barang kebutuhan untuk disimpan digudang miliknya.

Komisioner KKPU RI, Kamser Lumbanradja mengatakan saat ini pemerintah tengah fokus pada ketimpangan antara masyarakat yang kaya dan miskin.

Ia pun memaklumi kalangan usaha menganggap KPPU dapat menghambat laju investasi. 

"Namun bagi yang mengerti substansi kerjaan (KPPU) maka akan sangat tertolong seperti DPRD dan pelaku usaha,"ujarnya. 

KPPU pun merekomendasikan sistem kemitraan atau partnership kecil dan besar seperti yang telah diterapkan di berbagai negara. 

"Di Indonesia masih ada bapak asuh dan anak asuh, anak asuh masih dikasihani.  Usaha yang bagus itu mutualisme (saling menguntungkan) dengan sistem partner. Kecil mensupport yang besar begitu juga sebaliknya agar bisnis berjalan sustainable (berkelanjutan)," terang Kamser Lumbanradja.

Kerjasama ini menurut KPPU dapat menjadi modal bisnis di pasar global dibading usaha berjalan sendirian.

"Prinsip usaha seperti ini yang kita dorong agar berjalan di Indonesia," tutupnya.(*)

Penulis: Ardhina Trisila Sakti
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved