Panwaslu Bersama Kejaksaan dan Kepolisian Bentuk Sentra Gakkumdu

kedepannya masyarakat bisa melapor langsung jika menemukan sejumlah kasus pemilu

Panwaslu Bersama Kejaksaan dan Kepolisian Bentuk Sentra Gakkumdu
Bangkapos/idandimeikajovanka
Foto bersama Pembentukan Sentra Gakkamdu 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Dalam rangka mempersiapkan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang 2018, Panita Pengawas Pemilu (Panwaslu) bersama Kejaksaan dan Kepolisian membentuk Sentra Gakkumdu.

Sentra Gakkumdu ini sebagai salah satu piranti pendukung mensukseskan jalannya pemilu mendatang, Selasa (5/12).

Ketua Panwaslu Pangkalpinang, Ida Kumala mengatakan sentra Gakkumdu sebagai sarana sinergi antara Panwaslu, Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Guna menyamakan persepsi berdasarkan aturan tindak pidana pemilu.

Pembentukannya di intruksi oleh Panwaslu Provinsi Bangka Belitung dan surat keputusan bersama.

“Sentra Gakkumdu ini baru pertama kali dibentuk berdasarkan intruksi Panwaslu Provinsi Bangka Belitung dan surat keputusan bersama,” ujar Ida Kumala.

Selain itu, ia mengatakan untuk mengindari indikasi tindak pidana pemilu terutama perihal syarat pencalonan. Misalnya, adanya pemberian keterangan tidak benar  terkait syarat dukungan.

Berdasarkan pantauannya, sejauh ini belum ditemukan kasus tentang tindak pindana pemilu.

Ia menyebutkan kedepannya masyarakat bisa melapor langsung jika menemukan sejumlah kasus pemilu.

Sebab, masyarakat, peserta pemilu, dan pemantau pemilu dirangkul mengawasi keberlangsungan pemilu. Berbeda dengan lembaga yang tidak diperkenankan melaporkan tetapi boleh secara perorangan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan ketika adanya pelaporan dari masyarakat, polisi dan jaksa mendampingin panwaslu untuk menuntaskan kasus tersebut termasuk proses klarifikasi. 

Setelah dibentuknya sentra gakkamdu, ia berharap bisa langsung bekerja dan pihak Panwaslu sudah mengirimkan surat kepada Kejaksaan dan Kepolisian, serta strukturnya telah dibangun.

“Saat ini baru tahapan pencalonan perseorangan dan penyerahan syarat dukungan minimal. Kedepannya banyak sosialisasi bahkan sampai ketingkat kecamatan supaya masyarakat mengetahui tentang aturan dan pindana pemilu. Misalnya, money politik, terlibatnya aparatur negara, kampanye diluar jadwal, dan lain sebagainya,” jelas Ida Kumala.(*)
 

Penulis: Idandi Meika Jovanka
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved