YLKI Cium Tanda-tanda Subsidi Gas Melon Bakal Dicabut

Kelangkaan gas elpiji 3 kg di berbagai daerah di Indonesia dinilai YLKI sebagai tanda-tanda akan dicabutnya subsidi dari pemerintah.

YLKI Cium Tanda-tanda Subsidi Gas Melon Bakal Dicabut
SERAMBI/M ANSHAR
Ilustrasi: Warga antre untuk membeli elpiji 3 Kilogram di Gampong Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu (16/9/2015). Elpiji 3 Kg dijual untuk masyarakat ekonomi lemah seharga Rp 16.000 per tabung, sementara masyarakat ekonomi mapan dianjurkan untuk menggunakan elpiji 12 Kg. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Terjadinya kelangkaan gas elpiji 3 kg di berbagai daerah di Indonesia dinilai Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai tanda-tanda akan dicabutnya subsidi dari pemerintah. 

"Banyak konsumen rumah tangga menjerit karena harus mengantri cukup lama bahkan tidak mendapatkannya. Hal ini sebenarnya lagu lama yang acap terjadi dan terbukti merugikan konsumen karena harus membeli dengan harga yang melambung. Pernyataan Pertamina bahwa kelangkaan ini dipicu oleh permintaan yang naik menjelang Natal dan Tahun Baru, adalah tidak cukup rasional," ujar Ketua Pengurus Harian YLKITulus Abadi, Jumat (8/12/2017).

Baca: Kakek Sakit-sakitan Tinggal di Got, Dibuang Anaknya dan Tak Diakui Lagi Sebagai Ayah

Ia menduga oemicu pertama kelangkaan gas elpiji 3 kg adalah adanya disparitas harga yang sangat njomplang antara gas elpiji 3 kg dengan gas elpiji 12 kg.

Akibat dari disparitas harga yang seperti ini adalah banyak pengguna gas elpiji 12 kg berpindah menjadi pengguna gas elpiji 3 kg.

"Selain murah, banyak konsumen 12 kg yang berpindah ke 3 kg karena dianggap praktis, mudah dibawa. Konsumen kaya pun tak malu-malu menggunakan gas elpiji 3 kg karena alasan ini," ujarnya. 

Baca: Videonya Viral, Anjing Liar Gondol Bayi dari Rumah Sakit Lalu Disantap Bersama Anak-anaknya

Penyebab kedua, kata Tulus, terjadi penyimpangan distribusi gas elpiji 3 kg. Semula pola distribusi gas elpiji 3 kg bersifat tertutup, artinya konsumen yang berhak saja yang boleh membelinya.

"Sekarang distribusi tersebut bersifat terbuka/bebas, sehingga siapa pun bisa membelinya. Ini menunjukkan adanya inkonsistensi pola distribusi oleh pemerintah," jelasnya. 

Akibat dari disparitas harga dan penyimpangan distribusi itu maka terjadi migrasi/perpindahan dari pengguna 12 kg menjadi pengguna 3 kg.

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved